WowKeren - Ribuan penduduk Thailand menggelar aksi demo pada akhir pekan lalu di Monumen Demokrasi Bangkok. Aksi ini dilakukan demi menuntut pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha mundur yang dinilai tak mampu menangani krisis ekonomi akibat wabah COVID-19.

Dikutip dari AFP, para demonstran juga menuntut pemerintah menghapus undang-undang pencemaran nama baik Kerajaan Thailand yang selama ini masih digunakan. Undang-undang pencemaran nama baik di Kerajaan Thailand dinilai melindungi pemerintahan monarki Raja Vajiralongkron Rama X supaya bebas dari kritik.

Demonstrasi ini menjadi aksi protes terbesar di Thailand sejak 2014 dan berlangsung hingga larut malam. Para demonstran yang didominasi pelajar itu turun ke jalan dengan mengenakan pakaian hitam.

Mereka menyanyikan lagu-lagu rap bernada anti-pemerintah dan melambai-lambaikan poster berisi kecaman terhadap pemerintahan mantan Prayut Chan-o-cha. "Pemerintah tidak peduli dengan kita. Hukum melindungi orang kaya dan meninggalkan orang yang tidak punya apa-apa," kata seorang demonstran bernama Sang.

"Kita harus keluar (untuk bersuara), tidak ada lagi yang tersisa," tambah rekan Sang, Mee. Ketika malam tiba, para demonstran menyinari kerumunan dengan lampu-lampu dari kamera ponsel mereka.

Sebelumnya, ratusan polisi sempat berusaha menghalangi akses ke Monumen Demokrasi. Aksi demonstrasi tersebut bubar sekitar tengah malam, tapi demonstran mengatakan akan kembali ke jalan dalam dua pekan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Diketahui, selama pandemi COVID-19 sektor pariwisata dan ekspor di Thailand telah mengalami guncangan. Bahkan ekonomi Thailand diperkirakan akan turun 10 persen pada tahun ini.

Sebelumnya, Singapura telah menyatakan telah mengalami resesi. Bahkan diperkirakan jika resesi ini akan 'menular' ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.