Nadiem Makarim mengaku kerap menerima keluhan terkait pembukaan maupun penutupan sekolah. Menurutnya, masing-masing kebijakan tersebut memiliki plus minus.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 31 Agustus 2020 - 10:40 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan sulitnya mengambil kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, apapun kebijakan yang dibuatnya semasa pandemi tidak akan luput dari kritikan.
Hal itu disampaikan olehnya dalam sebuah webinar, Minggu (30/8). "Posisi saya luar biasa sulitnya, Pak. Buka sekolah salah, tutup sekolah salah," kata dia seperti dilansir Detik, Senin (31/8).
Ia pun mengakui kerap menerima keluhan terkait pembukaan maupun penutupan sekolah. Menurutnya, masing-masing kebijakan tersebut memiliki plus minus.
"Dan (sebenarnya) ini kan empat kementerian, bukan cuma saya saja (yang terkait pembukaan atau penutupan sekolah tatap muka)," ujar Nadiem. "Saya menjadi salah satu corongnya untuk menjelaskan ke masyarakat, karena posisi saya Kemendikbud."
Kendati demikian, Nadiem tetap berupaya agar semua bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Hal ini tentu saja dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Ia pun tak menampik jika setiap langkah pasti memiliki risiko tersendiri.
"Memang, semuanya ada risiko," ujar Nadiem. "Guru pengunjung-pun ada risiko. Maka kami prioritas nomor satu adalah bagaimana mengembalikan anak ke sekolah tatap muka dengan cara yang teraman."
Nadiem pun mengakui jika pembelajaran secara jarak jauh memang bukan metode yang ideal dalam melangsungkan kegiatan pendidikan. Metode pembelajaran ini dapat menimbulkan sejumlah efek samping seperti stres pada anak. Kendati demikian, kondisi semacam ini tak hanya dialami oleh Indonesia namun juga negara-negara lain di dunia.
"PJJ itu situasi yang tidak ideal, bukan hanya di Indonesia tapi bahkan juga di negara maju juga sama," tutur Nadiem. "Ini menimbulkan isu psikososial anak-anak, stres orang tua, adaptasi yang terlalu cepat bagi guru untuk format baru."
Salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan adalah PJJ memerlukan kuota yang tak sedikit. Untuk masalah ini, Nadiem pun sudah menggelontorkan dana untuk memberi kuota gratis. Namun tentu saja, kebijakan yang satu ini juga tak luput dari kritik.
(wk/zodi)
