Mahfud MD menjelaskan jika pernyataannya itu merupakan evaluasi terhadap Pilkada langsung. Pasalnya, Pilkada langsung waktu itu menimbulkan politik uang dan berpotensi korupsi
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 05 September 2020 - 15:20 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara mengenai pernyataannya yang menyebut "malaikat bisa menjadi iblis" terkait Pilkada. Menurutnya, pernyataannya itu banyak disalahartikan oleh orang lain.
Adapun pernyataan itu dilontarkannya saat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2012 lalu. Ia pun menceritakan hal ihwal kejadian itu.
Kala itu, MK bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar seminar evaluasi mengenai Pilkada langsung. Adapun pernyataan itu disampaikannya saat memberikan pidato.
"Waktu itu saya bilang begini, 'Sistem ini harus diubah, karena kalau sistemnya masih seperti ini, malaikat pun masuk ke dalam sistem seperti ini akan menjadi iblis'," kata Mahfud menceritakan seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (5/9). "Itu pidato saya dalam konteks Pilkada langsung pada waktu itu."
Selang beberapa tahun kemudian, pernyataan ini kemudian viral. Terutama ketika Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuknya sebagai Menko Polhukam periode 2019-2024.
Ia kemudian menjelaskan jika pernyataannya itu merupakan evaluasi terhadap Pilkada langsung. Pasalnya, Pilkada langsung waktu itu menimbulkan politik uang dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Sebab untuk bisa menjadi kepala daerah para calon memerlukan modal yang tidak sedikit. Dari sinilah politik uang menjadi hal yang tidak bisa terhindarkan.
"Jadi kalau sistemnya seperti ini, saya bilang, malaikat pun akan jadi iblis," tutur Mahfud. "Karena malaikat pun jadi kepala daerah bisa jadi iblis, karena modalnya besar, money politic luar biasa."
Sedangkan di lain sisi, gaji kepala daerah per bulan belum tentu bisa menutup modal yang sudah dikeluarkan. "Gaji kepala daerah Rp 6-7 juta, biayanya (kampanye Pilkada) puluhan bahkan ratusan miliar. Sehingga pada waktu itu, kesimpulannya, kita harus kembalikan pilkada waktu itu ke pemilihan di DPRD," kata dia menambahkan.
(wk/zodi)
