Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyebut bahwa Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, saja tidak berani langsung membalikkan kritik Ahok tersebut.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 17 September 2020 - 13:06 WIB
WowKeren - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menuai polemik. Pasalnya, Ahok membongkar aib Pertamina dan juga kebiasaan buruk di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kehebohan soal Ahok ini lantas turut ditanggapi oleh pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Menurut Refly, Ahok berani menyuarakan protesnya hingga membuat keributan karena memiliki "cantolan" atau kaitan langsung dengan Presiden Joko Widodo. Diketahui, Ahok sebelumnya memang pernah mendampingi Presiden Joko Widodo kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau Komisaris cantolannya hanya pejabat di bawah Menteri atau Menteri itu sendiri, tidak kuat," ungkap Refly dalam video di kanal YouTube miliknya, dikutip pada Kamis (17/9). "Makanya orang seperti Ahok berani dia petantang-petenteng, ribut, protes dan lain sebagainya. Karena cantolannya Presiden langsung."
Lebih lanjut, Refly menyebut bahwa Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, bahkan tidak berani langsung membalikkan kritik Ahok. Menurut Refly, Arya memahami tengah berhadapan dengan siapa. Apabila adu kekuatan dengan Ahok, Arya dinilai Refly bisa tersingkir.
"Arya Sinulingga yang biasanya boros omongan, tak berani juga langsung timpe Ahok," ujar Refly. "Kenapa gitu, karena dia akan mengukur kalau adu kekuatan siapa yang akan tersingkir."
Tak hanya itu, Refly juga menilai Ahok masih akan percaya diri jika bahkan harus adu kekuatan dengan Menteri BUMN Erick Thohir sendiri. Pasalnya, tutur Refly, cantolannya sama-sama Presiden.
"Itulah kalau kita lihat BUMN dalam kacamata power struggle," pungkas Refly. "Hanya, Ahok kan punya sejarah yang lebih panjang ketika sama-sama menjabat di kantor Gubernur DKI sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur."
Sebelumnya, Arya Sinulingga memang telah memberikan tanggapan terkait pernyataan Ahok yang membongkar borok Pertamina dan BUMN tersebut. Namun, Arya hanya menegaskan jika hal ini merupakan urusan internal perusahaan dan memberikan ruang antara Komisaris dan Direksi Pertamina untuk berkomunikasi.
(wk/Bert)
