WowKeren - Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law terus mewarnai Indonesia sejak Selasa (6/10) kemarin, dengan puncaknya terjadi pada Kamis (8/10) hari ini. Buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain kompak menolak pengesahan UU yang dianggap mengurangi tingkat kesejahteraan "kaum kecil" itu.

Aksi massa yang terjadi ini rupanya malah menerima reaksi mengejutkan dari pemerintah. Sebab Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sudah mengetahui dalang yang mensponsori aksi massa tersebut.

Namun sikap sesumbar Airlangga ini langsung dimentahkan secara pedas oleh Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora. Nelson menilai tudingan itu merupakan pembodohan publik belaka dan Airlangga wajib mempertanggungjawabkan perkataannya.

"Itu kan bagian dari pembodohan masyarakat," ungkap Nelson, Kamis (8/10). "Setiap ada aksi besar kemudian dituding ada yang mensponsori."

Nelson lantas menyarankan agar mantan Menteri Perindustrian itu menyebutkan gamblang siapa sosok yang ditudingnya mensponsori demo. Kendati demikian, tudingan ini tak bisa ditelan mentah-mentah lantaran LBH Jakarta, yang notabene selalu mengawal aksi massa bahkan sejak era penolakan revisi UU KPK tahun lalu, tidak mendapati adanya sponsor.

"Mahasiswa mensponsori diri mereka sendiri," tegas Nelson, dilansir dari Tempo. "Mahasiswa, buruh, teman-teman pegiat lingkungan, mereka patungan untuk logistik."

Sebagai pengingat, dalam demo penolakan revisi UU KPK tahun lalu, sosok Ananda Badudu juga ikut diciduk pihak kepolisian karena mentransfer dana logistik ini. Padahal dana tersebut terkumpul dari beberapa relawan dan aktivis.

Sebelumnya, Menko Airlangga blak-blakan menyebut ada pihak yang bertanggung jawab membiayai aksi demo penolakan UU Ciptaker. Ketua Umum Partai Golkar itu pun mengklaim pemerintah sudah mengantongi identitas yang mensponsori demo.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya," kata Airlangga dilansir CNBC Indonesia. "Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat."