Dicky Budiman, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia menilai Anies sudah mengabaikan 3 kriteria WHO soal pelonggaran PSBB. DKI sendiri kini kembali ke PSBB transisi.
- Elvariza Opita
- Senin, 12 Oktober 2020 - 14:38 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengembalikan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. DKI Jakarta akan memasuki PSBB transisi mulai Senin (12/10) hari ini sampai Minggu (25/10) mendatang.
Namun keputusan ini langsung berbuah kritikan pedas dari ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Dicky menyebut Anies sudah menabrak 3 syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) demi mengembalikan status PSBB transisi itu.
Syarat pertama yang dimaksud Dicky adalah penurunan kasus konfirmasi positif sampai 50 persen. Kondisi ini harus terjadi selama 3 pekan berturut-turut dan konsisten.
Kemudian yang kedua adalah persentase kasus positif harus kurang dari lima persen selama 2 pekan. Sedangkan yang terakhir harus ada penurunan tingkat kematian kasus konfirmasi positif dan probable COVID-19 selama 3 pekan.
"Kalau dilihat dari sisi data epidemiologi, sebetulnya belum memadai untuk transisi," terang Dicky, Senin (12/10). "Bagaimana pun belum dalam kondisi yang aman walaupun angka tingkat penularan COVID-19 atau reproduction number (Rt / laju penularan) menurun menjadi 1,07."
Dicky kemudian menyoroti perihal angka kematian COVID-19 di Ibu Kota yang masih berada di kisaran dua digit walau melaksanakan PSBB ketat. Padahal semestinya tak ada kematian COVID-19 terkonfirmasi selama 3 pekan berturut-turut.
Dicky tak menampik bahwa memang ada progres ke arah yang lebih baik selama pelaksanaan PSBB ketat kemarin, namun belum memenuhi syarat untuk dilonggarkan. Apalagi bila melihat positivity rate DKI yang masih 2 kali lipat standar WHO.
"Selain itu juga angka positivity rate di DKI Jakarta sepekan terakhir masih berada di angka 11,1 persen, jadi masih tinggi. Artinya, dalam standar WHO minimal positivity rate itu lima persen," tutur Dicky, dikutip dari Bisnis. "Secara epidemiologi, walaupun ada progres tetapi secara indikator pelonggaran ini belum bisa."
Dicky pun menegaskan bahwa langkah Anies ini begitu gegabah sebab belum memenuhi kriteria ideal seperti timing, dosis, dan durasi. Pernyataan Dicky ini pun sesuai dengan laporan WHO pada Rabu (7/10) lalu, bahwa tidak ada satu pun provinsi di Jawa yang menunjukkan penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19.
(wk/elva)
