Permintaan Trump tersebut muncul atas dasar laporan surat elektronik putra Joe Biden, Hunter Biden, yang bocor beberapa waktu lalu dan dimuat di New York Post.
- Luthfiatun Nisa
- Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:44 WIB
WowKeren - Presiden AS Donald Trump meminta Jaksa Agung menyelidiki dugaan anak Joe Biden, Hunter Biden, atas keterlibatan dalam transaksi ilegal di Ukraina. Permintaan itu atas dasar laporan surat elektronik Hunter Biden yang bocor beberapa waktu lalu.
Laporan mengenai surat yang bocor itu pertama kali dilaporkan oleh New York Post. Dalam laporan tersebut, Hunter diberitakan telah membantu mengatur pertemuan antara ayahnya yang dulu menjabat sebagai wakil presiden dengan seorang pejabat tinggi eksekutif dari firma energi Ukraina, Burisma, Vadym Pozharskyi. Ketika itu Hunter menjabat sebagai dewan direksi perusahaan.
Tuduhan itu muncul tidak lama sebelum Biden diklaim telah menekan pejabat di Kiev untuk memecat jaksa agung negara yang sedang menyelidiki Burisma terkait tuduhan korupsi. Biden pun telah lama menyangkal keterlibatan dalam urusan bisnis putranya di Ukraina.
New York Post juga merujuk pada dugaan korespondensi surel antara Pozharskyi dan Hunter yang diklaim berasal dari laptop yang terakhir. Namun, keaslian email itu belum dikonfirmasi. Hanya saja jika terbukti, ini akan mempertanyakan klaim Biden sebelumnya.
Atas laporan tersebut, Trump meminta Jaksa Agung AS, William Barr, untuk bertindak cepat. Dia meminta meluncurkan penyelidikan sehubungan dengan tuduhan seputar bisnis di Ukraina yang dikatakan dilakukan Hunter. Trump juga menuntut agar informasi yang relevan, jika ada, dirilis sebelum pilpres pada 3 November nanti.
"Dia harus menunjuk seseorang, ini adalah korupsi besar dan ini harus diketahui sebelum pemilihan," ujarnya melalui telepon di program berita "Fox & Friends". Presiden berusia 74 tahun itu juga menyatakan kalau rivalnya harus dipenjara jika terbukti bersalah.
Sebelum pernyataan Trump, sekelompok anggota House of Representative dari Partai Republik meminta Barr menunjuk jaksa khusus untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Biden. Namun hingga kini Departemen Kehakiman AS belum mengomentari tuntutan Trump.
Sedangkan Ketua Badan Intelijen Adam Schiff menghubungkan laporan New York Post dengan upaya disinformasi oleh Rusia. Pernyataan itu pun dibantah oleh Direktur Intelijen Nasional AS, John Ratcliffe, yang menjadi sekutu Trump.
Di sisi lain, pilpres AS akan digelar pada 3 November mendatang. Duet petahana Donald Trump dan Mike Pence akan berhadapan dengan pasangan capres-cawapes Joe Biden dan Senator Kamala Harris yang diusung dari Partai Demokrat.
(wk/luth)
