Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih kembali mengkritik langkah Mendikbud Nadiem yang membagikan laptop dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah 3T untuk pelaksanaan PJJ.
- Nidya Putri
- Kamis, 12 November 2020 - 12:50 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menganggarkan dana hingga Rp 3 triliun untuk membantu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19. Kali ini, Nadiem akan membagikan laptop dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, upaya tersebut mendapat kritikan dari Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Fikri Faqih. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak disertai pemetaan kebutuhan belajar yang rinci di daerah.
"Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet," ujar Fikri dalam keterangannya, Selasa (10/11). "Sedangkan data pemerintah sendiri menunjukan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal."
Ungkapan tersebut merujuk pada data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencatat masih ada 9.113 desa di wilayah 3T yang belum mendapat jaringan 4G. Dengan keadaan seperti itu, dikhawatirkan bantuan laptop dan perangkat TIK dari Nadiem hanya akan jadi pajangan. "Alat-alat diadakan, tapi buat apa bila tidak ada akses informasi dan update bahan pelajaran," katanya.
Fikri menilai setiap kebijakan yang diambil sebuah kementerian seharusnya memperhatikan kondisi sesungguhnya di lapangan. Sehingga, solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
"Mas Menteri ini nampaknya kurang dapat support data yang cukup," tuturnya. "Sebaiknya walaupun think globally, tapi tetap harus act locally sesuai data lapangan."
Tak hanya itu, menurut survei Pusat Data dan Informasi Kemendikbud pada 2018. 60 persen guru masih belum paham dengan pemanfaatan teknologi.
Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti regulasi PJJ yang dinilai tidak jelas. PJJ yang membosankan berpotensi menurunkan tingkat partisipasi siswa.
Ketidak jelasan regulasi juga membuat pihak sekolah akhirnya tetap melaksanakan PJJ dengan kurikulum yang sudah ada. Menurut Wasekjen FSGI, Fahriza Tanjung, kurikulum yang dipakai saat PJJ sama saja dengan kondisi normal saat tidak ada pandemi.
(wk/nidy)
