Pengamat kebijakan publik menyoroti keikusertaan istri Edhy Prabowo dalam kunjungan kerja ke Honolulu Hawaii itu. Meski diizinkan, namun keikusertaan istri bak melanggar etika pejabat.
- Elvariza Opita
- Kamis, 26 November 2020 - 13:52 WIB
WowKeren - Nasib Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo bak berubah dalam sekejap mata. Pasalnya diketahui ia baru saja mendarat dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada Rabu (25/11) dan langsung diciduk hingga berujung menjadi tersangka KPK pada malam harinya.
Kala diciduk dalam operasi senyap di Bandara Soekarno Hatta itu, sosok istri Edhy, anggota DPR RI Iis Rosita Dewi, juga ikut diciduk pihak KPK. Disebutkan Iis mengikuti sang suami dalam kunjungan kerja ke Hawaii yang belakangan ikut menjadi sorotan publik luas.
Banyak yang menyoroti keikutsertaan Iis dalam perjalanan dinas itu karena dianggap melanggar etika pejabat. Namun sebenarnya bila menilik dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK 05/2015, suami atau istri boleh ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri.
"Dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami," tulis Pasal 7 Ayat (7) PMK tersebut. "Dapat didampingi oleh istri/suami sebagai Pihak Lain."
Bahkan beleid itu juga menyebutkan bahwa istri dan suami juga berhak menerima uang perjalanan dinas. Namun peraturan ini tak tercantum di Peraturan Menteri KP Nomor 40/Permen-KP/2017 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Namun di mata Pengamat Kebijakan Publik Dadang Darmawan Pasaribu sikap Edhy yang membawa serta sang istri ke perjalanan dinas merupakan bentuk pelanggaran etika sebagai pejabat negara. Sikap pejabat makin tidak etis jika istri/suami yang ikut serta dalam perjalanan dinas itu menggunakan uang dan fasilitas negara.
"Secara etik, seandainya keikutsertaan istri, keluarga dan lain-lain tidak membebani pembiayaan negara, itu sah-sah saja," terang Dadang. "Tapi kalau itu adalah dibebankan kepada negara dan mendompleng fasilitas negara, itu sangat tidak etis."
Dadang menyayangkan masih banyaknya pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ketika pemerintah mendorong citra birokrasi sehat dan akuntabel. Di sisi lain, Dadang juga menilai Edhy sudah mencoreng kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
(wk/elva)
