Penangkapan Edhy Prabowo Tuai Pujian, KPK Kembali Disentil Soal Harun Masiku
Nasional
Menteri Tersangka Korupsi

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait dugaan suap ekspor benih lobster menuai apresiasi. Namun, tak sedikit pula yang kembali mempertanyakan kelanjutkan kasus Harun Masiku.

WowKeren - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo bersama 6 tersangka lainnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, Rabu (25/11). Operasi penangkapan ini rupanya mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak.

Salah satunya dari politikus Gerindra Fadli Zon yang mengapresiasi kerja KPK tersebut. Namun, ia berharap agar KPK segera menemukan buron Harun Masiku.

"Setelah penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dari Partai n Men KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja @KPK_RI," tulis Fadli dalam akun Twitter, Kamis (26/11).

Fadli berharap KPK segera menemukan Harun Masiku yang menghilang 'ditelan bumi'. "Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih 'hilang' seperti ditelan bumi," katanya.


Di lain tempat, Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu turut buka suara terkait penangkapan Edhy Prabowo tersebut. Said Didu menyindir pihak yang seolah ikut 'menutupi' kasus suap yang menjerat politisi PDIP Harun Masiku. Tak seperti Edhy Prabowo yang terjaring OTT, saat ini Harun Masiku justru masih buron.

Said Didu pun menyinggung anggapan pihak-pihak yang menyebut Presiden Jokowi tak bisa mencampuri urusan hukum ketika didesak untuk mendorong KPK menangkap KKP. "Saat diminta agar Presiden mendukung @KPK_RI mencari Masiku, klean katakan Presiden tdk bisa campuri urusan hukum," begitu kicau Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (25/11).

Ia pun melanjutkan cuitan dan menyinggung soal sikap Presiden Jokowi saat ini termasuk komentar pihak yang mendukung penegakan hukum. "Saat @KPK_RI menangkap salah seorang Menteri, klean katakan Presiden hebat tanpa pandang bulu tangkap koruptor. Klean waras ?" lanjutnya.

Sebelumnya, KPK kerap mendapatkan kritikan keras lantaran dinilai melemah. Hal ini didukung dengan KPK yang tak kunjung menemukan dan menangkap mantan caleg PDIP yang terlibat kasus suap, Harun Masiku, yang menjadi buronan selama lebih dari 300 hari.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal ini membuktikan ketidakmampuan Firli Bahuri memimpin lembaga antirasuah tersebut. "Kegagalan KPK dalam meringkus Harun Masiku merupakan bukti ketidakmampuan Firli Bahuri memimpin lembaga antirasuah tersebut," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya pada Jumat (13/11). "Sekaligus telah mengubah KPK menjadi lembaga yang tidak lagi disegani oleh para pelaku kejahatan."

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts