Kemenkes menyebut pelaksanaan vaksinasi mandiri akan sejalan dengan vaksinasi masyarakat umum. Dengan demikian, target pembentukan kekebalan berkelompok (herd immunity) bisa tercapai lebih cepat.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 19 Februari 2021 - 15:36 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia kini masih menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mandiri oleh pihak swasta. Menurut juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi, pemerintah berprinsip vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong ini diterapkan untuk sektor dunia usaha, terutama perusahaan padat karya.
"Apalagi karyawan padat karya transmisinya gampang sekali bila positif dan penanganannya sulit," kata Nadia dalam diskusi virtual pada Jumat (19/2). "Kalau bisa menyelesaikan ini dengan cepat, dan pemerintah dibantu dunia usaha, setidaknya (terbentuk) proteksi individu. Kalau setelah itu bisa menurunkan angka penularan di klaster itu sendiri."
Nadia mengungkapkan bahwa vaksin mandiri ini dialokasikan bisa untuk menyuntik 2 juta karyawan. Adapun pelaksanaannya akan sejalan dengan vaksinasi masyarakat umum. Dengan demikian, target pembentukan kekebalan berkelompok (herd immunity) bisa tercapai lebih cepat.
"Kalau paralel pasti lebih cepat, ini keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dari segi pembiayaan, proses penganggaran swasta lebih fleksibel dari pemerintah," jelas Nadia. "Walaupun ada ketentuan dari pemerintah yang diikuti. Kalau swasta lebih membantu akan banyak (yang divaksin), tapi targetnya tidak akan membantu terlalu banyak, pasti (estimasi) coverage-nya cuma 2 juta."
Selain itu, Nadia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi mandiri ini tak akan dilakukan di fasilitas kesehatan yang digunakan untuk program gratis pemerintah. "Kalau pelaksanaan nanti vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan puskesmas, rumah sakit, klinik yang akan memberikan fasilitas vaksin gratis pemerintah. Dari 12 ribu faskes non kesehatan, baru 4 ribu yang terlibat program vaksinasi pemerintah," pungkas Nadia.
Sebelumnya, Koordinator PMO Komunikasi Publik, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Arya Sinulingga, mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik vaksinasi gotong royong yang merupakan usulan kalangan pengusaha. Arya juga memastikan bahwa vaksinasi gotong royong ini tetap diberikan secara gratis.
Hanya saja, vaksinasi gotong royong khusus diperuntukkan bagi pekerja/buruh dengan anggaran atau biaya dari para pengusaha. Dengan demikian, tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi vaksinasi COVID-19.
(wk/Bert)
