Belakangan, pembatalan ibadah haji 2021 menjadi sebuah polemik di kalangan masyarakat Indonesia. Melihat hal tersebut, Imam AS menilai bahwa alasan dari pemerintah Indonesia mengada-ada.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 04 Juni 2021 - 14:42 WIB
WowKeren - Baru-baru ini, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah mengumumkan bahwa Indonesia kembali tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2021. Situasi pandemi COVID-19 yang belum membaik, serta munculnya variasi baru menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan itu.
Selain itu, hingga saat ini Arab Saudi belum juga mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Hal ini turut mengundang perhatian Imam Amerika Serikat (AS) Shamsi Ali.
Shamsi Ali menilai bahwa alasan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji di tahun ini mengada-ada. Menurutnya, terkait masalah menjaga atau melindungi jemaah dari COVID-19 itu menjadi tanggung jawab pertama dan terutama pihak Saudi.
"Kalau sekiranya memang akan menimbulkan ancaman terhadap kesehatan/keselamatan jemaah, pastinya Saudi belum akan membuka kesempatan berhaji ini untuk siapa saja," tutur Shamsi Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6).
Tetapi pada faktanya, Saudi membuka kesempatan haji bagi umat muslim di dunia walaupun dengan pembatasan. "Melihat kepada beberapa argumentasi atau alasan yang disampaikan pemerintah Indonesia sejujurnya saya melihatnya sangat lemah, bahkan maaf kalau terasa diada-ada dan dipaksakan," terangnya.
Lebih lanjut, Shamsi Ali mempertanyakan alasan keputusan pemerintah Indonesia untuk membatalkan keberangkatan haji 2021. Menurutnya, jika Indonesia takut akan keselamatan jemaah haji saat berada di Saudi, lantas mengapa hal itu tidak dilakukan oleh negara lain.
"Bahkan yang saya dengar di saat COVID-19 di Malaysia masih tinggi," jelas Shamsi Ali. "Saat ini justru Negeri Jiran itu mendapatkan tambahan 10 ribu kuota dari pemerintah Saudi Arabia."
Kemudian, alasan yang selanjutnya adalah terkait dengan belum diajak menandatangani kontrak pelaksanaan haji juga dianggap kurang berdasar. Shamsi Ali menuturkan bahwa semua negara juga belum diajak untuk membicarakan hal tersebut.
"Dan kalau sudah, kenapa pemerintah Indonesia saja yang belum diajak? lanjutnya. "Selain itu, kalaupun belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pengelolaan haji dengan pihak Saudi, persiapan seharusnya tetap dilaksanakan."
Shamsi Ali curiga bahwa memang benar hanya Indonesia yang belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pemberangkatan haji. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan terkait dengan kewajiban administrasi yang belum diselesaikan pihak Indonesia.
(wk/tiar)
