Satgas COVID-19 Blak-Blakan Alasan Pemerintah Tolak Desakan Lockdown
Pxhere
Nasional
PSBB Corona

WHO, pakar kesehatan, sampai Sultan DIY Hamengkubuwono X mendesak pemerintah melakukan lockdown namun malah ditolak. Satgas COVID-19 pun membuka alasannya.

WowKeren - Pekan lalu Indonesia mencatatkan lonjakan kasus COVID-19 yang bahkan kembali menyentuh angka belasan ribu per harinya. Ledakan yang mengkhawatirkan ini pun membuat sejumlah pihak mendesak pemerintah menerapkan lockdown dalam skala yang lebih besar, termasuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun permintaan ini ditepis oleh pemerintah yang menegaskan akan tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Ketegasan ini pun kembali disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang menerangkan bahwa lockdown maupun PPKM Mikro memiliki prinsip yang pada dasarnya sama.

"Jadi jangan dibenturkan antara kebijakan lockdown dengan pembatasan kegiatan masyarakat," terang Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Hery Trianto, Minggu (20/6). "Substansinya sama, membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan."

Hal itu pula yang menjadi alasan pemerintah hingga kini belum menerapkan lockdown secara gamblang karena memang telah dilaksanakan dengan istilah PPKM. Namun sebelumnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai perubahan istilah bisa memengaruhi persepsi masyarakat soal pentingnya pembatasan aktivitas demi menekan laju penularan COVID-19.

Di sisi lain, PPKM Mikro telah diperpanjang dari 15-28 Juni 2021. Dan untuk meningkatkan efektivitas penanganannya terhadap penularan maka operasi yustisi yang melibatkan TNI dan Polri akan diperketat.


"Tujuannya untuk mengurangi mobilitas agar masyarakat lebih banyak di rumah," terang Hery, dikutip dari Antara pada Senin (21/6). "Karena faktor penularannya manusia. Jadi kalau aktivitas manusianya dikurangi, akan menekan penularan."

Perihal kenaikan kasus yang kini terjadi, menurut Hery, bukan akibat tidak efektifnya PPKM Mikro. Pemerintah masih teguh berpandangan PPKM Mikro efektif mengendalikan wabah, namun kasus melonjak karena banyaknya larangan seperti mudik dan bepergian yang tidak dipatuhi masyarakat dengan baik.

"Kasus di Kudus, kita tahu di sana ada ziarah setelah Lebaran di Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kemudian itu dianggap salah satu yang memicu penularan," tutur Hery.

"Di Bangkalan juga sama, setelah Lebaran masyarakat punya tradisi berkumpul," imbuhnya. "Ketika berkumpul terjadi interaksi, terjadi risiko penularan."

Dan penyebab lain adalah varian baru COVID-19 yang mempercepat penularan wabah. Karena itulah, pengendalian berbasis PPKM Mikro akan lebih efektif karena mitigasi risikonya berpusat di tingkat kecil seperti RT/RW. Lockdown pun sudah dilakukan di beberapa daerah, namun memang dalam skala mikro.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts