Baru pekan lalu Thailand mengizinkan wisatawan mengakses Phuket dengan lebih leluasa. Namun kini Thailand diisukan akan menerapkan lockdown di beberapa wilayah.
- Elvariza Opita
- Kamis, 08 Juli 2021 - 22:53 WIB
WowKeren - Tepat tanggal 1 Juli 2021 pekan lalu, Thailand resmi membuka terobosan program pariwisatanya yang bertajuk "Phuket Sandbox". Lewat skema ini, wisatawan yang telah memenuhi persyaratan tidak harus menjalani karantina dan bisa langsung berwisata setibanya di Phuket, salah satu destinasi wisata paling populer di Negeri Gajah Putih.
Namun bayang-bayang lonjakan kasus COVID-19 memang belum bisa dihindarkan begitu saja. Karena alasan itulah, belakangan muncul isu Thailand siap memberlakukan lockdown yang akan dibahas dalam rapat oleh Pusat Administrasi Situasi COVID-19 Thailand (CCSA) pada Jumat (9/7) pagi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Natapanu Nopakun, menilai media dan publik sebenarnya sudah bisa menebak keputusan apa yang akan dihasilkan dalam rapat tersebut. Meski demikian, Natapanu memastikan pembatasan kegiatan yang akan diterapkan nanti tidak sama dengan "lockdown".
"Kami tidak akan menyebutnya 'lockdown'," tegas Natapanu, dikutip dari The Thaiger. "Tetapi pembatasan yang layak akan diberlakukan mengingat situasi saat ini kasus baru bertambah terus jumlahnya setiap hari."
CCSA sendiri saat ini mencemaskan potensi Thailand mencatatkan hingga 10 ribu kasus harian baru pekan depan. Karena itulah, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mendesak dilakukan rapat darurat yang termasuk membahas pembatasan mobilitas secara ketat.
Media lokal Thailand melaporkan beberapa skenario yang mungkin dibahas, termasuk larangan perjalanan ketat yang sempat diterapkan Thailand pada April 2020, pertama kali ketika negara itu diserang wabah COVID-19. Lebih spesifik, larangan ini mungkin diberlakukan di Bangkok dan provinsi-provinsi lain dengan tingkat infeksi yang tinggi.
Pembatasan jam malam bisa jadi diberlakukan kembali. Lalu kewajiban bekerja dari rumah hingga pembatasan perjalanan antar-provinsi sampai penutupan bisnis non-esensial bukan tidak mungkin akan dilakukan demi mengantisipasi lonjakan kasus yang lebih mengerikan.
Perihal pembatasan-pembatasan ini pun sudah mulai diumumkan ke publik oleh CCSA. "Prinsipnya adalah membatasi pergerakan masyarakat keluar dari domisili mereka dan melarang mobilitas antarprovinsi. Pemerintah setempat wajib melakukan penyekatan untuk mengurangi mobilitas antarprovinsi," tegas Juru Bicara CCSA, Apisamai Srirangson, dikutip dari Bangkok Post.
Walau demikian, Apisamai kembali menegaskan keputusan lockdown belum ditentukan meski beberapa pembatasan ketat mulai diterapkan. "Kementerian Kesehatan tidak menyebutnya 'lockdown', tetapi memang diperlukan perubahan jam operasional bisnis hingga pelayanan di beberapa area dan provinsi spesifik," pungkas Apisamai.
(wk/elva)
