18 Dari 24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Setuju Ikuti Diklat Bela Negara
Twitter/KPK_RI
Nasional
Polemik Tes ASN Pegawai KPK

24 Orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK masih diberi 'kesempatan kedua' untuk tetap mempertahankan posisinya di lembaga antirasuah. Mereka akan dibina ulang dalam rangka alih status menjadi ASN.

WowKeren - Perihal nasib 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) hingga saat ini masih terus bergulir. Seperti yang diketahui, 24 orang di antaranya akan diberikan binaan ulang. Firli Bahuri selaku ketua KPK mengungkapkan pelatihan bela negara dilaksanakan pada pekan ini.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengungkapkan bahwa dari 24 orang pegawai tak lolos TWK, 18 di antaranya bakal mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) bela negara. Adapun tujuan dari dilaksanakannya diklat tersebut adalah untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dari 18 pegawai yang tersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung," tutur Cahya dalam sebuah keterangan, Rabu (21/7). "Sedangkan 2 pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri COVID-19, akan mengikutinya secara daring."


Cahya menjelaskan materi yang digunakan dalam diklat bela negara meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar itu nantinya mencakup wawasan kebangsaan (4 Konsensus Dasar Negara), Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konfilk sosial.

Kemudian, studi inti dari diklat tersebut adalah mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan untuk materi pendukung yakni pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal KPK, serta bimbingan dan pengasuhan.

Cahya menerangkan bahwa diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor, mulai tanggal 22 Juli hingga 30 Agustus 2021. Melalui diklat itu, KPK berharap dapat menciptakan dan mengembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi insan KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya memberikan hak sepenuhnya kepada 24 orang pegawai tak lolos TWK untuk memutuskan mengikuti atau tidak diklat bela negara. Menurutnya, diklat bela negara merupakan hasil perjuangan KPK agar pegawai tak lolos TWK masih diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari lembaga antirasuah.

(wk/tiar)

You can share this post!

Related Posts