Rival, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim Bergabung Tuntut PM Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur
Dunia

Bergabungnya Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, yang notabene merupakan rival politik, demi menuntut mundur PM Malaysia Muhyiddin Yasin sukses menyita perhatian.

WowKeren - Eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kembali muncul di dunia politik Negeri Jiran, kali ini untuk mendesak mundur penerusnya, Muhyiddin Yasin. Yang menjadi sorotan, Mahathir rupanya membawa isu ini bersama rival politiknya yang kini menjadi pimpinan partai oposisi, Anwar Ibrahim.

Mereka bersama pihak oposisi lain atas PM Muhyiddin mendesak agar yang bersangkutan mundur dari posisinya pada Senin (2/8). "Ribuan orang meninggal dunia tetapi dia bahagia menjadi perdana menteri. Ini tipe perdana menteri yang tidak pernah kita lihat di Malaysia," kata Mahathir.

Mahathir pun blak-blakan menilai Muhyiddin terlalu fokus untuk mempertahankan kekuasaannya alih-alih menangani pandemi COVID-19. Padahal saat ini Malaysia sedang berhadapan dengan lonjakan kasus COVID-19 yang memaksa dilakukannya lockdown berkali-kali dan malah dicabut ketika kasus tengah mencapai rekor.

"Saya berharap negara ini akan menolak orang-orang seperti ini (Muhyiddin) di platform politik manapun," sambung Mahathir, menegaskan kekecewaannya atas cara Muhyiddin memimpin. Sikap kontra yang sama juga ditujukkan Anwar yang bahkan mengklaim Muhyiddin sudah tidak punya pendukung di pemerintahan.


"Saya mendapat informasi banyak pejabat yang ingin meninggalkan pemerintahan," tutur Anwar, dikutip dari Malay Mail, Selasa (3/8). Namun pernyataannya ini seketika mengingatkan dengan klaimnya sebelumnya yang siap membentuk pemerintahan baru dengan para pendukung serta pengikutnya.

"Serangan" terhadap PM Muhyiddin memang belakangan terus bergema di tengah lonjakan kasus COVID-19. Bahkan Raja Malaysia, tak lama sebelum ini, menyampaika kekecewaannya karena pemerintahan PM Muhyiddin mencabut pembatasan ketat aktivitas warga di tengah jumlah kasus COVID-19 yang meroket.

Padahal menurut Istana, keputusan untuk mencabut status darurat semacam ini berada di tangan raja. Karena itulah, sekitar seratus parlemen bergerak untuk melawan pemerintahan PM Muhyiddin namun akhirnya malah dihentikan serta dibubarkan paksa oleh polisi.

Di sisi lain, PM Muhyiddin diduga menggunakan dalih COVID-19 untuk menunda rapat paripurna yang seharusnya digelar pada Senin (2/8) kemarin. Meski memang benar kini COVID-19 tengah mengintai pemerintahan, namun banyak yang mengklaim PM Muhyiddin membatalkan rapat tersebut karena takut akan dilengserkan.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait