Kala Komnas HAM Heran Soal KPK Yang Ngebet Pecat 56 Pegawai Tak Lulus TWK Pada 30 September
kpk.go.id
Nasional
Polemik Tes ASN Pegawai KPK

Sebelumnya, KPK memutuskan untuk memberhentikan pegawai tak lulus TWK pada November, tetapi secara tiba-tiba mengganti menjadi 30 September. Hal ini lantas menjadi pertanyaan Komnas HAM.

WowKeren - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya segera berakhir. Seperti yang diketaui, gugatan yang diajukan oleh pegawai KPK tidak lulus TWK ke MA dan MK telah ditolak.

Kemudian, belum lama ini, pihak KPK menyatakan bakal memecat 56 pegawai tak lulus TWK pada 30 September mendatang. Hal ini lebih cepat dibandingkan dengan keputusan sebelumnya yang menyebut para pegawai tersebut akan diberhentikan pada November 2021.

Kabar pemecatan pegawai KPK itu lantas mendapat sorotan dari publik, tak terkecuali Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mempertanyakan pemilihan tanggal 1 Juni untuk pelantikan peralihan pegawai menjadi ASN.

"Yang memprihatinkan kok persis kenapa dipilih 30 September," terang Choirul dalam diskusi daring ICW, Minggu (19/9). "Kalau 1 Juni kami tanya, apakah ini ada background kaitannya dengan isu-isu soal Taliban diakui (KPK) iya."


Lebih lanjut, Choirul menuturkan bahwa pihaknya akan mempertanyakan kembali terkait pemilihan tanggal 30 September, jika ada kesempatan. Ia mengaku penasaran dengan alasan di balik penetapan itu, terlebih lagi sebelumnya KPK mengumumkan akan memberhentikan mereka pada 1 November 2021. "Karena kalau mau gaji orang biar ndak repot ngitungnya," imbuhnya.

Kemudian, Choirul menyinggung soal stigma masa lalu mulai dari PKI tahun 65 dan sebagainya. Ia pun mencurigai bahwa pemilihan tanggal 30 September juga berkaitan dengan stigma berikutnya.

"Pertanyaannya pemilihan tanggal 30 juga mengintroduser stigma berikutnya. Kalau iya, betapa bahaya negara ini," papar Choirul. "Jadi kalau ada orang bertanya kenapa kami memberikan kepada presiden, jawabannya dijawab sendiri oleh pemilihan tanggal 30 itu. Karena dalam catatan Komnas HAM, berbagai kekerasan berbagai rampasan harta benda merendahkan martabat tersebut itu banyak lahir dari stigma, yang melahirkan diskriminasi dan sebagainya."

Hingga kini, Choirul mengaku masih bertanya-tanya mengenai pemilihan tanggal 30 September itu. Ia khawatir, hal tersebut akan membahayakan negara.

(wk/tiar)

You can share this post!

Related Posts