Pemerintah memiliki program yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya kembali membangkitkan sektor perekonomian yang lumpuh akibat dari pandemi COVID-19.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 05 Oktober 2021 - 14:59 WIB
WowKeren - Pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonsia selama hampir dua tahun ini telah membawa dampak terhadap kehidupan perekonomian nasional. Seperti yang diketahui, perekonomian nasional mengalami kegoyahan selama pandemi berlangsung.
Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk membuat sebuah program untuk bisa membangkitkan perekonomian Indonesia yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam program ini, pemerintah memberikan pagu yakni sebesar Rp744,77 triliun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sampai dengan Oktober 2021, program PEN sudah mencapai Rp411,72 triliun atau 55,3 persen dari pagu. "Masih seperti yang lalu, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada Klaster Perlinsos dan Kesehatan," terang Airlangga dalam laporan tersebut, Selasa (5/10).
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan secara rinci mengenai realisasi kesehatan yang sudah digunakan yakni sebesar Rp104,1 triliun atau 48,4 persen. Kemudian realisasi klaster perlindungan sosial sebesar Rp117,3 triliun atau 62,9 persen.
Selanjutnya, realisasi klaster program prioritas sebesar Rp62,50 triliun atau 53,0 persen, realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp68,43 triliun atau 42,1%. Serta yang terakhir adalah realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp59,41 triliun atau 94,6%.
Kemudian, kata Airlangga, dari sejumlah nominal klaster Kesehatan itu digunakan untuk diagnostik seperti testing dan tracing sebesar 63,2 persen atau Rp2,85 triliun. Kemudian untuk therapeutic, insentif dan santunan tenaga kesehatan sebesar 67,6% atau Rp12,8 triliun dari pagu Rp18,94 triliun. Serta untuk vaksinasi termasuk pengadaan dan pelaksanaannya yakni realisasinya sebesar 38,8% atau Rp22,38 triliun.
Sementara untuk realisasi dari kalster perlindungan sosial antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,2% atau Rp20,72 triliun dari pagu Rp28,31 triliun dan Kartu Sembako sebesar 58,5% atau Rp29,21 triliun dari pagu Rp49,89 triliun.
Lalu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa senilai Rp14,94 triliun atau sebesar 51,9 persen dari pagu Rp28,80 triliun. Terakhir, dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp5,07 triliun atasu 57,7 persen dari pagu Rp8,80 triliun.
(wk/tiar)
