Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan lantas meminta masyarakat untuk yakin dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi.
- Bertilia Puteri
- Senin, 08 November 2021 - 17:45 WIB
WowKeren - Pemerintah beberapa kali mengubah kebijakan terkait pembatasan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan lantas meminta masyarakat untuk yakin dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi.
"Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada pikiran kita tidak konsisten. Ya ini tadi, strategi kita, taktik kita akan selalu bermuara kepada bagaimana perilaku daripada COVID ini," ujar Luhut dalam konferensi pers pada Senin (8/11).
Lebih lanjut, Luhut menyinggung soal Varian Delta AY.4.2 atau Delta Plus yang baru-baru ini ditemukan di Malaysia. Pemerintah mewaspadai varian baru tersebut dan tak menutup kemungkinan akan ada lagi perubahan aturan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.
"Sekarang sudah ada, tadi disinggung Menteri Kesehatan, itu dari Inggris masuk ke Malaysia itu Varian Delta AY.4.2. Dan ini menurut saya harus kita waspadai," kata Luhut. "Jadi bukan tidak mungkin nanti kalau orang datang dari luar kita bisa lakukan mungkin karantinanya naik jadi tujuh hari. Ini juga tidak menutup kemungkinan."
Luhut juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan pemerintah ini didasarkan kepada data. Dengan pengalaman Indonesia, Luhut juga percaya pemerintah dapat melihat kondisi pandemi dengan jernih.
"Jadi saya mohon teman-teman di luar jangan punya pikiran ini tidak konsisten, pemerintah itu jauh dari itu," tegasnya. "Kami sangat konsisten, yang tidak konsisten itu adalah penyakitnya."
Di sisi lain, Luhut juga sempat mengungkapkan bahwa Indonesia berniat mendapat lisensi produksi Molnupiravir. Obat yang dikembangkan Merck & Co., tersebut diketahui menjadi incaran beberapa negara karena memperkaya metode pengobatan infeksi COVID-19.
Menurut Luhut, Merck & Co., berkenan memberikan lisensinya kepada Indonesia. Keputusan ini diambil ketika pihaknya menemui manajemen beberapa perusahaan farmasi terkemuka di Amerika Serikat, seperti Pfizer, Merck & Co., dan Johnson & Johnson.
(wk/Bert)
