Sebelumnya Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, meminta DPR RI untuk mengungkap posisi dan kondisi Kepala BKSAP Fadli Zon yang dianggap telah menghilang selama 2 pekan.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 27 November 2021 - 13:01 WIB
WowKeren - Politikus Gerindra Fadli Zon secara tiba-tiba "menghilang" pasca mempertanyakan kehadiran Presiden Joko Widodo ke Sintang, Kalimantan Barat yang terendam banjir. Komentarnya kala itu memang sempat menuai pro dan kontra, bahkan Fadli konon sampai ditegur oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Absennya Fadli pun memicu pertanyaan banyak pihak, termasuk dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Namun tampaknya kekhawatiran sejumlah pihak tak perlu diperpanjang lagi lantaran Fadli sudah mengabarkan kondisi terkini dirinya kepada detikcom.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut ternyata sedang berada di Madrid, Spanyol untuk menuntaskan agenda diplomatik. "Saya mengikuti Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid," jelas Fadli pada Sabtu (27/11).
Sebagai informasi, IPU merupakan organisasi internasional yang mewadahi parlemen dari negara-negara yang berdaulat. Organisasi ini merupakan satu-satunya yang mewakili sisi legislatif di tingkat internasional. IPU didirikan pada 1889 dan saat ini beranggotakan 173 parlemen nasional serta 11 asosiasi organsiasi keparlemenan.
Fadli Zon sendiri merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Jabatannya itu membuat Fadli kerap menjadi delegasi ke luar negeri, termasuk menghadiri Sidang IPU.
Mengenai kondisinya, mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut mengaku sehat dan memang masih berada di Madrid. "Alhamdulillah sehat," tegas Fadli.
Agenda yang dijalani Fadli ini pun dibenarkan oleh Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman. "Bang Fadli Zon kan memang Ketua BKSAP, menjalankan fungsi diplomatik," tutur Habiburokhman.
Sebelumnya Fahri Hamzah sempat meminta DPR RI untuk menginformasikan posisi dan kegiatan Fadli Zon saat ini. Sebab Fadli terpantau terakhir mengunggah di Twitter dan Instagram pada 13 November 2021.
"Pejabat publik memang harus ketahuan lagi di mana, DPR harusnya memberikan keterangan resmi tentang pejabat publik yang dicari masyarakat," jelas Fahri, dilansir detikcom. "Sudah menjadi nasib pejabat publik harus transparan dan ketahuan kalau lagi di mana, apalagi kalau lagi bertugas. Tugas apa, di mana, dll."
(wk/elva)
