Gubernur Jawa Barat (Jabar) Rdiwan Kamil menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila merupakan landasan utama dalam berpolitik.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 08 Desember 2021 - 15:17 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Rdiwan Kamil memutuskan untuk masuk partai politik (parpol) tahun depan. Ridwan Kamil juga mengaku siap untuk diusung menjadi calon Presiden dalam Pilpres 2024
"Kalau ada partai yang merasa butuh tokoh yang elektabilitasnya lumayan, mungkin sosok saya akan dihitung ya, saya Bismillah," tutur Ridwan Kamil dalam acara seminar Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (2/12). "Makanya saya sudah putuskan tahun depan saya akan masuk parpol."
Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa dirinya akan bergabung dengan partai "yang paling Pancasilais" tahun depan. "Warna yang mana, apakah warna taplak ini (kuning), apakah warna baju satpam, atau warna hijab merah, saya belum tahu. Tapi yang pasti yang paling Pancasilais, saya akan di situ," ungkapnya.
Lebih lanjut, matan Wali Kota Bandung tersebut menjelaskan bahwa nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila merupakan landasan utama dalam berpolitik. Landasan tersebut dinilai Ridwan Kamil selaras dengan prinsip politik jalan tengah yang akan terus diterapkannya hingga mampu merangkul semua kalangan.
"Menurut saya Pancasila itu harga mati. Tidak boleh terlalu ke kiri, tidak boleh terlalu ke kanan, politik jalan tengah lah yang saya pilih," tuturnya. "Kadang-kadang saya dibully juga sama yang kanan, kadang-kadang sama yang kiri karena mengambil posisi di tengah."
Selain itu, Ridwan Kamil juga mengaku akan menerapkan politik tahu diri. Ini berarti, ia tidak akan ambil pusing apabila nantinya tidak ada parpol yang mengusungnya di Pilpres 2024.
"Politik tahu diri ya harus tahu diri. Anda itu siapa, diusung partai belum pasti, kalau enggak ya harus terima," ujarnya. "Jadi kalau ternyata tidak ada partai yang mengusung, yang paling realistis dalam menu politik saya adalah melanjutkan gubernur jilid dua."
Menurut Ridwan Kamil, ada tiga persyaratan yang wajib terpenuhi sebelum bisa berkompetisi di level nasional. Yang pertama adalah elektabilitas dan kesukaan.
"Dua, ada logistik. Mahal kan, triliunan untuk jadi presiden. Saya dengar tuh Rp 8 triliun. Duit dari mana Rp 8 triliun. Aduh," ujarnya. "Yang ketiga adalah partai yang mengusung. Karena sistem demokrasinya seperti itu."
(wk/Bert)
