Ada Laporan Penyelewengan Booster Vaksin COVID-19 Untuk Non-Nakes, Kemenkes Angkat Bicara
Nasional

Menurut Amanda Tan selaku anggota LaporCovid-19 Tim Advokasi Laporan Warga COVID-19, pihaknya sudah menerima 71 aduan penyalahgunaan stok Vaksin COVID-19.

WowKeren - LaporCovid-19 disebut telah menerima puluhan laporan penyelewengan booster Vaksin COVID-19. Menurut Amanda Tan selaku anggota LaporCovid-19 Tim Advokasi Laporan Warga COVID-19, pihaknya sudah menerima 71 laporan dugaan penyalahgunaan stok Vaksin COVID-19 sepanjang 2021.

"Penyelewengan ini bukan hanya soal pemberian vaksin booster kepada non nakes tapi juga terkait dengan jual beli vaksin, dan juga pemalsuan sertifikat, penyelewengan terus terjadi," jelasnya pada Selasa (4/1). "Ada sekitar 33 laporan dari 71 kasus penyalahgunaan stok vaksin COVID-19, mengenai pemberian vaksin booster kepada non-nakes."

Amanda menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah masuk bahkan sebelum Varian Omicron ditemukan. LaporCovid-19 menilai hal ini terjadi karena pengawasan pelaksanaan vaksinasi di daerah masih terbilang lemah.

Kekinian, Kementerian Kesehatan angkat bicara mengenai laporan penyelewengan booster Vaksin COVID-19 yang diterima LaporCovid-19 tersebut. Menurut Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut.


"Tentunya sudah ada mekanisme untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Oleh unit yang akan mengkoordinasikan dengan daerah, karena tanggung jawabnya ini adalah pemda masing-masing," jelas Nadia. "Sudah ada unit yang mengecek ulang terkait laporan tersebut ke Dinkes Provinsi."

Namun hasil pengecekan laporan penyelewengan booster Vaksin COVID-19 itu masih belum bisa disampaikan. Menurut Nadia, pengecekan laporan tersebut masih dalam proses.

"Masih dalam proses ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinkes Surabaya sempat menelusuri dugaan pelaksanaan booster vaksinasi COVID-19 berbayar. Adapun sindikat booster berbayar itu terungkap dari informasi yang didapatkan oleh tim liputan kolaborasi sejumlah jurnalis di Surabaya. Praktik tersebut, diketahui telah dilakukan sepanjang November hingga Desember 2021 di sejumlah tempat di Surabaya.

Kepala Dinkes Surabaya, dr Febria Rachmanita mengaku pihaknya tidak mengetahui soal vaksinasi dosis ketiga berbayar tersebut. Ia lantas mengaku kaget dan mempertanyakan dari mana jaringan tersebut bisa mendapatkan vaksin COVID-19.

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait