Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI lantas mengeluarkan izin penggunaan daruat alias emergency use authorization (EUA) lima Vaksin COVID-19 sebagai booster pada Senin (10/1) hari ini.
- Bertilia Puteri
- Senin, 10 Januari 2022 - 12:53 WIB
WowKeren - Indonesia akan memulai program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga alias booster pada 12 Januari 2022. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI lantas mengeluarkan izin penggunaan darurat alias emergency use authorization (EUA) lima Vaksin COVID-19 sebagai booster pada Senin (10/1) hari ini.
"Pada hari ini kami melaporkan ada lima vaksin yang telah mendapatkan emergency use authorization," tutur Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers.
Penny menjelaskan bahwa EUA ini diberikan untuk program vaksinasi booster homologous, yakni pemberian dosis pertama hingga ketiga menggunakan platform dan merek vaksin yang sama. EUA juga diberikan untuk program vaksinasi booster heterologous, yaitu pemberian vaksin dosis ketiga yang berbeda dari dosis pertama dan kedua.
Vaksin COVID-19 yang mendapat EUA untuk program booster antara lain CoronaVac, Pfizer, dan AstraZeneca untuk booster homologous. Lalu Zifivax untuk booster heterologous, dan Moderna untuk homologous sekaligus heterologous.
Lebih lanjut, Penny menjelaskan bahwa kelima Vaksin COVID-19 telah melalui proses evaluasi tim ahli komite nasional penilai obat atau vaksin sebelum mendapatkan EUA dari BPOM. Kelima Vaksin COVID-19 tersebut juga telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada, sehingga bisa dilanjutkan dengan proses pemberian EUA.
"Dalam hal ini ada lima sampai dengan saat ini, karena ada juga beberapa yang sedang uji klinik vaksin booster yang masih berlangsung dan dalam waktu beberapa hari lagi juga bisa kita putuskan EUA-nya," papar Penny.
Di sisi lain, langkah pemerintah untuk memulai program vaksinasi COVID-19 booster ini justru diminta untuk dikaji ulang oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan Firdaus Ferdiansyah menilai bahwa hingga kini, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, khususnya warga lanjut usia (lansia).
"Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi COVID-19," tutur Firdaus dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (9/1) kemarin. "Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar."
(wk/Bert)
