Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemerintah untuk mengganti LPG ke Dimethyl Ether (DME). Hal itu dilakukan karena harga impor LPG yang terus naik.
- Amelia Nur Fatimah
- Senin, 24 Januari 2022 - 15:46 WIB
WowKeren - Penggunaan LPG (Liquified Petroleum Gas) sebagai gas konsumsi masyarakat ternyata juga menyisakan masalah. Pasalnya, angka impor LPG terus membengkak setiap tahun. Pemerintah pun berencana mengganti LPG dengan Dimethyl Ether (DME).
"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali, subsidinya Rp60-70 triliun. Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan?," kata Presiden Joko Widodo di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1).
Jokowi diketahui baru saja meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada Senin (24/1). Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam 30 bulan dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan LPG warga Sumsel. Setelah pilot project itu berhasil, Jokowi berharap proyek lainnya juga bisa dibangun di daerah lain.
Lewat hilirisasi ini, pemerintah memanfaatkan batu bara untuk menjadi dimethyl ether hingga bahan baku untuk pabrik petrokimia. Nantinya batu bara akan dikonversi menjadi gas, gasnya bisa untuk dimethyl ether, dimethyl ether bisa untuk mengganti LNG maupun syngas batu bara bisa untuk metanol, pupuk maupun keperluan pabrik petrokimia
Dimethyl ether dipandang memiliki prospek sebagai bahan bakar masa depan karena mampu digunakan sebagai pengganti elpiji. "Hampir mirip dengan elpiji, tadi saya sudah melihat, bagaimana api dari DME dan LPG untuk memasak, sama saja," ujar Jokowi.
Dengan adanya DME pengganti LPG ini, Jowoi berharap pemerintah perlahan bisa mengurangi impor. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), impor elpiji pada 2020 telah mencapai 77,63 persen dari total kebutuhan nasional sebanyak 8,81 juta ton. Tanpa upaya hilirisasi batu bara, rasio angka impor elpiji bisa naik menjadi 83,55 persen dari total kebutuhan 11,98 juta ton pada 2024.
"Nah, kalau ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN sekitar Rp7 triliun. Kalau semua LPG di setop, itu suit gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN, di samping neraca transaksi berjalan Kita perbaiki karena enggak impor," pungkas Jokowi.
(wk/amel)
