Solomon sendiri merupakan sebuah negara di Kepulauan Pasifik berpenduduk sekitar 700.000 orang yang dalam beberapa bulan terakhir menghadapi kerusuhan politik dan sosial.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 20 April 2022 - 14:31 WIB
WowKeren - Tiongkok pada Selasa (19/4) telah menandatangani pakta keamanan yang luas dengan Kepulauan Solomon. Itu terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim pejabat ke negara Pasifik Selatan di tengah kekhawatiran Beijing dapat membangun pijakan militer di sana.
Hal ini memicu kekhawatiran bagi Australia maupun Amerika. Ketentuan dari versi rancangan perjanjian, yang bocor bulan lalu, menimbulkan kekhawatiran karena memungkinkan keamanan Tiongkok dan pengerahan angkatan laut ke Kepulauan Solomon.
Solomon sendiri merupakan sebuah negara berpenduduk sekitar 700.000 orang yang dalam beberapa bulan terakhir menghadapi kerusuhan politik dan sosial. Menurut draf tersebut yang sempat bocor bulan lalu, polisi bersenjata Tiongkok dapat dikerahkan atas permintaan Kepulauan Solomon untuk menjaga ketertiban sosial.
Kendati demikian Perdana Menteri Manasseh Sogavare telah berulang kali mengatakan dia tidak bermaksud mengizinkan Tiongkok membangun pangkalan militer di sana. Sogavare mengatakan kepada parlemen bahwa perjanjian dengan Beijing diperlukan untuk menangani situasi keamanan internal Kepulauan Solomon.
"Kami bermaksud untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan polisi kami untuk menghadapi ketidakstabilan di masa depan," ujarnya, yang menambahkan pakta itu mematuhi hukum internasional dan domestik.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa penandatanganan pakta tersebut dapat meningkatkan destabilisasi di Kepulauan Solomon.
"Sifat luas dari perjanjian keamanan membuka pintu bagi pengerahan pasukan militer RRT ke Kepulauan Solomon," ujarnya. "Itu dapat meningkatkan destabilisasi di Kepulauan Solomon dan akan menjadi preseden yang mengkhawatirkan untuk wilayah Pulau Pasifik yang lebih luas."
Sementara itu, Australia memandang pakta itu sebagai bencana bagi negaranya. Hubungan antara Australia dengan Tiongkok sendiri memang sudah lama menegang.
"Ini adalah langkah sulit lainnya bagi Australia dalam menilai kembali masa depannya di wilayah yang didominasi Tiongkok," kata Mark Harrison, seorang dosen senior dalam studi Tiongkok di University of Tasmania kepada Al Jazeera. "Australia benar-benar salah menilai implikasi dari kebangkitan Tiongkok di awal 2010-an, dan penilaian ulangnya lambat dan samar-samar, dan masih harus menempuh jalan yang panjang."
(wk/zodi)
