Presiden Jokowi menyebut bahwa ada 60 negara di dunia yang ekonominya akan ambruk. Di sisi lain, Jokowi juga geram melihat kementerian/lembaga yang masih suka belanja produk impor daripada lokal.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 14 Juni 2022 - 14:14 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo diketahui menghadiri pembukaan Rakornaswasin BPKP pada Selasa (14/6) hari ini. Dalam Dalam rapat ini, Jokowi menyebut bahwa ekonomi 60 negara di dunia diperkirakan bakal ambruk. Bahkan 40 negara di antaranya telah dipastikan merosot.
Maka dari itu, Jokowi pun meminta agar jajarannya membantunya di kementerian untuk bisa peka terhadap kondisi tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dari ketidakpastian global.
"IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti," ungkap Jokowi. Ia pun mengatakan bahwa dunia saat ini tengah mengalami ketidakpastian, utamanya di sektor pangan dan energi, sehingga akan berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri.
Hal itu dapat dilihat dari sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan. Sementara beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor energi pun mengalami peningkatan yang sangat besar dibanding prediksi.
Mengingat global saat ini dihadapkan dengan ketidakpastian, maka Jokowi juga meminta agar jajarannya memiliki kepekaan. "Kerja sekarang ini tak bisa hanya makronya, tidak, bisa mikronya, detailnya harus tahu," tutur Jokowi.
Di samping itu, Jokowi tampaknya geram lantaran masih banyak kementerian dan lembaga yang belanja produk impor. Padahal, menurut Jokowi banyak produk lokal yang masih bisa dimanfaatkan.
Jokowi pun mengaku sedih melihat uang APBN maupun APBD yang malah kerap dipakai untuk belanja produk impor. Padahal untuk mengumpulkannya diakui Jokowi sulit.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh Badan, PPh perorangan, PPh karyawan, bea ekspor, dari PNBP dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya belanja produk impor," tegas Jokowi. "Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. saya harus ngomong apa adanya."
Menurut Jokowi, dengan tidak membeli produk lokal, berarti nilai tambah dari produk tersebut masuk ke negara lain. Padahal secara jelas, ia telah mendorong adanya nilai tambah ke Tanah Air.
Jokowi pun meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mengawal dengan ketat. Pengawasan ini ditujukan pada program-program terkait pembelian produk dalam negeri.
(wk/tiar)
