Komite parlemen Denmark merilis sebuah laporan yang menuduh pemerintah telah membuat pernyataan yang sangat menyesatkan pada bulan-bulan awal pandemi COVID-19
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 01 Juli 2022 - 09:58 WIB
WowKeren - Selama pandemi, Denmark pernah mengambil langkah pemusnahan terhadap jutaan cerpelai terkait kekhawatiran penyebaran COVID-19. Kini, langkah tersebut dipertanyakan.
Pada Kamis (30/6), sebuah komite parlemen Denmark merilis sebuah laporan yang menuduh pemerintah telah membuat pernyataan yang sangat menyesatkan pada bulan-bulan awal pandemi COVID-19 ketika memerintahkan populasi cerpelai di negara itu untuk dimusnahkan. Laporan itu mengambil masalah khusus dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.
Komisi mengatakan perintah PM untuk membantai jutaan cerpelai pada November 2020 telah melanggar hukum. Komisi, bagaimanapun, mengatakan dia tidak tahu perintah itu ilegal.
Sebagaimana diketahui pada November lalu, Frederikson mengumumkan pemusnahan berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa hewan telah mengembangkan versi mutasi dari virus corona yang mampu menginfeksi manusia. Pemerintah mengatakan mutasi mungkin telah menurunkan efektivitas vaksin yang dikembangkan para ilmuwan untuk memerangi virus.
Denmark yang merupakan produsen bulu cerpelai terbesar, memiliki antara 15 juta hingga 17 juta hewan pengerat. Angkatan bersenjata telah dikerahkan ke 1.500 peternakan cerpelai untuk melakukan pemusnahan. Untuk mencegah penyebaran virus yang bermutasi, perintah itu mengharuskan petani untuk membunuh cerpelai baik yang sehat maupun yang terinfeksi.
Laporan parlemen, bagaimanapun, mengatakan tidak ada kerangka hukum untuk melakukan pemusnahan. Denmark telah menawarkan kompensasi kepada petani atas keputusan tersebut, yang secara efektif mengakhiri produksi bulu cerpelai di negara itu.
Laporan itu mengatakan program kompensasi kemungkinan akan membebani pembayar pajak. Keputusan Frederiksen disambut dengan reaksi di seluruh negeri dan menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertanian Mogens Jensen, sebagaimana dilaporkan BBC.
Petani Martin Merrild mengatakan kepada The Guardian bahwa dia kehilangan seluruh bisnisnya dalam sehari. "Saya tidak berpikir mereka bahkan tahu seberapa besar industri yang kami miliki di Denmark. Mereka pikir itu adalah ceruk kecil dan tidak tahu keputusan itu akan menelan biaya miliaran pembayar pajak," katanya.
(wk/zodi)
