Ranil Wickremesinghe yang naik ke tampuk kekuasaan pada Juli lalu, pada Rabu (3/8) mengatakan jika krisis keuangan telah berubah menjadi krisis politik yang serius.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 03 Agustus 2022 - 22:06 WIB
WowKeren - Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyebut jika negaranya menghadapi bahaya besar jika krisis ekonomi yang kian memburuk terus berlanjut sampai akhir tahun. Krisis ekonomi telah memicu kurangnya bahan bakar yang meluas di negara itu.
Wickremesinghe pada Rabu (3/8) mengatakan jika krisis keuangan telah berubah menjadi krisis politik yang serius. Dia sendiri baru saja naik ke tampuk kekuasaan bulan lalu setelah pendahulunya Gotabaya Rajapaksa terpaksa meninggalkan negara itu dan mengundurkan diri setelah protes meluas yang berlangsung selama berbulan-bulan.
"Hari ini kita menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dihadapi negara kita dalam sejarah baru-baru ini," katanya saat membuka sesi baru parlemen. "Kita dalam bahaya besar."
Wickremesinghe mengatakan satu-satunya cara untuk keluar dari krisis adalah "jika kita semua menghadapi tantangan ini bersama-sama sebagai satu kesatuan," dan meminta semua pihak di parlemen untuk bergabung dengan inisiatifnya untuk "pemerintah persatuan".
Sri Lanka dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah yang makmur sebelum mengalami gagal bayar untuk pertama kalinya atas utang luar negerinya sebesar 51 miliar dolar AS pada pertengahan April. Negara ini telah kehabisan devisa untuk membiayai impor.
Para pejabat memperkirakan negara itu sangat membutuhkan setidaknya 4 miliar untuk membawa barang-barang penting dan mengatasi kekurangan saat ini. Oleh sebab itu, Wickremesinghe telah memimpin pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional untuk mengamankan program bailout empat tahun.
Dia mengatakan kepada parlemen bahwa negosiasi sedang berlangsung. Di lain sisi, presiden juga berterima kasih kepada India karena memberikan jalur kredit untuk mengimpor bensin dan solar.
Wickremesinghe menambahkan, pemerintahnya sedang mempersiapkan peta jalan kebijakan nasional untuk 25 tahun ke depan yang bertujuan untuk memotong utang publik dan mengubah negara menjadi ekonomi ekspor yang kompetitif. "Jika kita membangun negara, bangsa dan ekonomi melalui kebijakan ekonomi nasional, kita akan dapat menjadi negara yang sepenuhnya maju pada tahun 2048," ujarnya, merujuk pada peringatan 100 tahun kemerdekaan.
(wk/zodi)
