Sebelumnya, Menteri Investasi sempat menyinggung mengenai kenaikan harga BBM serta harga minyak dunia. Kini isyarat kenaikan BBM jenis Pertalite bahkan disebut menguat.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 16 Agustus 2022 - 11:20 WIB
WowKeren - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut bahwa harga ICP yang melonjak naik bisa menjadi beban baru bagi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) di tahun 2022. Atas hal ini, pihaknya pun meminta masyarakat untuk bersiap bila terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Di samping itu, berdasarkan informasi yang didapat dari Kontan.co.id, ada kabar terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter, dari semula yang berada di harga Rp7.850 per liter. Menanggapi hal ini, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede lantas membeberkan dampaknya terhadap inflasi.
Josua mengatakan bila benar ada kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu, maka nantinya inflasi pada tahun 2022 ini bisa meningkat dari perkiraan semula. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan proporsi Pertalite 80 persen dari total bensin, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter itu akan memberikan dampak langsung berupa peningkatan inflasi sebesar 0,93 persen.
Menurut Josua, peningkatan inflasi tersebut relatif signifikan dan berpotensi untuk mendorong perlambatan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga. Ia lantas mengkhawatirkan asa pemerintah untuk perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh mencapai 5,2 persen yoy tidak bisa tercapai.
"Bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang berimplikasi pada kenaikan harga inflasi yang cukup signifikan, maka ekonomi berpotensi melambat dan tumbuh kurang dari 5 persen yoy pada keseluruhan tahun 2022," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (16/8).
Josua lantas mengatakan bila memang ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite, maka pemerintah diminta agar mengimbanginya dengan memberi bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini diharapkan juga bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022.
Selanjutnya, Josua menambahkan dalam hal ini, pilihan yang dimiliki pemerintah memang tidak mudah. Meski begitu, ia mengimbau agar pemerintah bisa mengambil pilihan yang tepat untuk prospek pertumbuhan ekonomi menengah panjang.
"Hal ini juga untuk kesehatan APBN yang harus mengalai penurunan defisit ke bawah 3 persen PDB pada tahun depan," jelas Josua. "Jadi jangan sampai pilihan yang diambil akan mengurangi pos belanja lainnya dan mengganggu pertumbuhan jangka menengah panjang."
(wk/tiar)
