Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah mengatakan bahwa Abe akan diberi pemakaman kenegaraan sebagai bentuk pengakuan terhadap perdana menteri terlama di Jepang serta kontribusinya untuk Jepang dan dunia.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 20 Agustus 2022 - 20:20 WIB
WowKeren - Sekitar 1.200 orang menggelar aksi di jalanan Tokyo pada Jumat (19/8) untuk memprotes rencana pemakaman kenegaraan bagi mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Sebagai informasi, Abe meninggal dunia usai ditembak kala memberi pidato kampanye di Nara pada 8 Juli 2022 lalu.
Para pengunjuk rasa membawa banner yang menyuarakan penolakan pemakaman kenegaraan. Mereka menilai pemakaman kenegaraan telah "usang".
"Ada rencana untuk mengadakan pemakaman kenegaraan meskipun survei opini publik menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden menentang rencana tersebut," ujar Ken Takada selaku salah satu ketua komite yang mengorganisir aksi protes tersebut.
Seorang karyawan perusahaan berusia 40 tahun dari Prefektur Chiba turut ambil bagian dalam aksi protes tersebut. "Saya datang untuk mengangkat suara saya. Karena saya merasa bahwa jika pemakaman kenegaraan diadakan sementara saya tetap diam, itu sama saja dengan aku menyetujuinya," terangnya.
Salah seorang peserta aksi lain sempat menyinggung beberapa skandal terkait Abe. Termasuk tuduhan tentang perlakuan pemerintah yang menguntungkan bagi Institusi Pendidikan Kake dan Moritomo Gakuen.
"Pemakaman kenegaraan akan menjadi cara untuk membatasi kritik terhadap skandal semacam itu dan memaksa publik untuk memuji Abe," kata wanita berusia 77 tahun dari Meguro Ward Tokyo tersebut.
Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah mengatakan bahwa Abe akan diberi pemakaman kenegaraan sebagai bentuk pengakuan terhadap perdana menteri terlama di Jepang serta kontribusinya untuk Jepang dan dunia. Pemerintah Jepang berencana untuk menanggung semua biaya pemakaman negara Abe yang dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2022 di Nippon Budokan. Ini akan menjadi pemakaman kenegaraan pertama bagi mantan Perdana Menteri Jepang sejak tahun 1967.
Keputusan tersebut menuai pro-kontra. Selain aksi protes, tuntutan hukum juga diajukan di Hokkaido, Kyoto, Osaka, dan Hyogo oleh pengacara dan warga negara kepada auditor prefektur yang meminta agar mereka tidak mengeluarkan dana publik untuk mengizinkan gubernur dan ketua majelis prefektur menghadiri pemakaman kenegaraan.
(wk/Bert)
