Mendagri Panggil Walikota Semarang Soal Larangan Pakai Jalan Tol Jika Tak Dukung Jokowi
Instagram/kemendagri
Nasional

Jalan tol merupakan wujud nyata hasil kinerja Jokowi selama memerintah di Indonesia selama empat tahun.

WowKeren - Saat menghadiri acara silaturahmi Joko Widodo alias Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah di Semarang pada Sabtu (2/2) lalu, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengajak masyarakat untuk mendukung Jokowi di Pilpres nanti.

Dalam pidatonya itu, Hendrar menyinggung masalah pembangunan tol yang digalakkan oleh Jokowi. Selama ini, tak sedikit pihak yang melayangkan kritik terkait pembangunan tol.

Padahal menurut Hendrar, keberadaan jalan tol sangat penting dan merupakan bukti nyata hasil kerja Jokowi selama memimpin Indonesia. Karena itu, Hendrar meminta masyarakat yang yang tidak mendukung Jokowi untuk tidak memakai jalan tol.

"Disampaikan ke saudaranya di luar sana," kata Hendrar di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2). "Kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol."

Kehadiran jalan tol dinilai sangat memberikan dampak bagi aktivitas masyarakat. Terutama untuk mobilitas dengan waktu yang lebih efisien. Untuk itu, Hendrar mengimbau agar semua yang hadir di situ mengajak kerabat mereka untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.


"Pastikan di keluarga panjenengan pilih 01 Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," tegas Hendrar. "Yang punya pekerja-pekerja arahkan pilih 01 Pak Jokowi-Ma'ruf. Kalau punya pacar pilih 01."

Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memanggil Hendrar untuk memberikan klarifikasi soal pernyataannya itu. Pada saat menghadiri acara tersebut, Hendrar mengaku sedang dalam cuti.

"Sudah saya panggil," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2). "Saat itu saya tanya, dia (Hendrar) jawab, 'saya datang juga ada izin kepada panwas.' Cuti dia."

Hendrar juga diketahui menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Semarang. Sehingga pada saat hadir di acara tersebut, Hendrar dalam kapasitasnya sebagai ketua partai. "Jadi pada saat ngomong, dia sebagai ketua partai," lanjut Tjahjo.

Setelah mendapat klarifikasi ini, Tjahjo akan menyerahkan kasus itu kepada panitia pengawas (Panwas). Selanjutnya, pihak Panwas yang akan menindaklanjuti. Jika memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye, maka kasus tersebut akan diproses.

"Nanti kami serahkan kepada panwas," imbuh Tjahjo. "Kalau memang dia dianggap salah. Panwas akan memproses."

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru