Sri Mulyani Komentari 3 Kartu Baru Jokowi dan Singgung Soal Anggaran
Nasional

Sebelumnya, Jokowi berjanji akan memberikan 3 kartu baru dalam upaya memperkuat program-program yang sudah ada.

WowKeren - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo, memberikan berbagai janji apabila dirinya terpilih kembali dalam Pilpres 2019 nanti. Salah satunya adalah pemberian 3 kartu sosial baru untuk masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ketiga kartu baru tersebut tidak akan membebani anggaran belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

"Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan," tutur Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/2). "Tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik."

Menurut Sri Mulyani, ketiga kartu tersebut bisa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih sistematis dan terintegrasi. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menganggarkan bantuan sosial yang lebih besar tahun ini.

"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, bisa dimasukkan di 2020," terang Sri Mulyani. "Itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh lebih komprehensif dan akuntabel."


Ketiga kartu tersebut meliputi Kartu Sembako Murah yang diharap mampu memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah ada sekarang. Lalu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ke depannya bisa digunakan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir Kartu Pra Kerja untuk vokasi.

Diketahui, anggaran untuk bantuan sosial dalam APBN 2019 ditingkatkan pemerintah sebanyak dua kali lipat dibanding tahun lalu. Tak hanya itu, penerima bantuan pangan non-tunai juga meningkat jadi 15 juta orang.

"Jadi kalau beliau menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non-tunai," ujar Sri Mulyani. "Maka itu bisa diubah menjadi kartu baru yang bisa meng-cover khusus kebutuhan masyarakat miskin."

Sebelumnya, 3 kartu baru Jokowi juga sudah ditanggapi oleh kubu Prabowo Subianto. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menilai bahwa Jokowi seharusnya lebih memprioritaskan masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlebih dahulu.

Pasalnya, BPJS diketahui memiliki banyak utang. Banyaknya tunggakan BPJS membuat badan negara yang satu itu tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat.

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait