WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi terus mengejar target pembagian sertifikat tanah kepada rakyat Indonesia. Ia menilai bahwa cukup banyak terjadi konflik yang disebabkan karena adanya sengketa tanah. Untuk itu, ia ingin agar masyarakat memiliki sertifikat untuk melindungi kepemilikan atas tanah secara hukum.

Hari ini, Kamis (14/3), Jokowi menyerahkan 2.500 lembar sertifikat tanah untuk masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun di tahun ini, target Jokowi adalah menyerahkan 9 juta lembar sertifikat tanah untuk warga.

Untuk itu, ia mendorong Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk membantunya merealisasikan hal tersebut. Ia bahkan mengaku sudah mengancam Sofyan jika target tersebut tidak mampu dicapai tahun ini.

"Yang paling penting kalau enggak mencapai target menterinya sudah saya ancam, awas awas awas," kata Jokowi di GOR Sahabudin, Pangkalpinang, Kamis (14/3). "Awas kalau enggak cepat melayani masyarakat."

Jokowi mengatakan bahwa ia mulai memberi target kepada Sofyan sejak 2016 lalu. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sebanyak 500 ribu lembar sertifikat tanah.

Di tahun berikutnya, Jokowi juga menargetkan menteri tersebut untuk membuat 5 juta sertifikat. Kabar baiknya, ia berhasil membagikan sebanyak 5,4 juta sertifikat sepanjang 2017. "Alhamdulillah bisa tercapai 5,4 juta, bagikan semuanya di seluruh provinsi yang ada," ujarnya.

Jokowi mengatakan bahwa demi menuntaskan program ini Kantor BPN harus kerja siang malam. Jika demikian, ia menyebutnya tidak masalah. Sebab, hal itu merupakan wujud pengabdian untuk melayani masyarakat.

"Kantor BPN mungkin kinerjanya pagi siang malam," imbuh Jokowi. "Enggak apa-apa, memang melayani masyarakat seperti itu."

Target pembagian sertifikat ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, Jokowi menargetkan untuk mencetak sebanyak 7 juta lembar sertifikat. Target ini pun dapat terlampaui dengan dibagikannya 9,4 juta sertifikat.

Jokowi menilai percuma saja jika warga memiliki tanah namun tidak memegang sertifikat. Sebab, konflik masih bisa terjadi lantaran tidak ada bukti hukum atas kepemilikan tersebut. "Karena apa? Masyarakat enggak pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," pungkasnya.