Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengkritik kebijakan pemindahan ibu kota. Ia khawatir tujuan kebijakan tersebut bukan untuk masyarakat melainkan pencitraan.
- Wahyu
- Rabu, 28 Agustus 2019 - 10:34 WIB
WowKeren - Meski sudah diumumkan pada Senin (26/8) lalu oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, pemindahan ibu kota masih menuai kritik. Beberapa masyarakat menilai rencana pemindahan ini kurang tepat. Bahkan, ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa rencana ini hanya sebagai investasi politik Jokowi saja.
Salah satu politikus Gerindra, Bambang Haryo juga turut mengkritik kebijakan Jokowi ini. Ia menganggap bahwa penetapan lokasi ibu kota baru berpotensi memicu polemik di parlemen. Terlebih lagi selama ini pemerintah dianggap tidak pernah menyampaikan kajian yang mereka lakukan terkait pemindahan ibu kota secara terbuka dalam rapat bersama DPR.
Anggota Komisi V DPR itu juga menyatakan bahwa pembahasan infrastruktur dalam APBN 2020 sama sekali tidak membahas pemindahan ibu kota. Padahal Komisi V adalah mitra Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani masalah pembangunan infrastruktur. Bahkan Bambang juga mengatakan bahwa pembahasan kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga tak pernah dilakukan.
"Utang begitu banyak, infrastruktur dibangun tapi tidak menghasilkan dampak signifikan pertumbuhan ekonomi. Naik pun tidak, apalagi signifikan," kata Bambang yang dilansir oleh Tirto. "Padahal dengan target infrastruktur yang dibangun saat ini, kita ingin kontribusinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen."
Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang bisa membebani pemerintah selanjutnya. Bambang menilai selama ini pemerintah kerap mengajukan wacana pemindahan ibu kota namun tidak didasari pertimbangan matang dari sisi ekonomi, hukum hingga keamanan.
Ia pun khawatir tujuan kebijakan pemindahan ibu kota ini melenceng dari tujuan pemerataan pembangunan lantaran hanya untuk investasi politik. Menurutnya Jokowi sudah tidak perlu meninggalkan warisan melalui pemindahan ibu kota.
"Jangan semua gagasan selalu dihubungkan dengan pencitraan. Jangan dilakukan atas dasar itu," ujarnya. "Harus atas dasar kepentingan masyarakat. Saya pikir sudah banyak proyek prestisius yang dilakukan Pak Jokowi sebagai hal-hal yang mungkin belum dilakukan presiden sebelumnya. Sudah cukup lah.."
Wacana pemindahan ibu kota ini memang sudah lama terdengar semenjak Jokowi menjadi presiden di periode pertama. Dalam pengumuman resmi pemindahan ibu kota pada Senin (26/8) lalu ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa ibu kota harus segera dipindahkan. Alasan tersebut diantaranya adalah beban Jakarta yang menurutnya sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa.
(wk/wahy)
