Presiden Joko Widodo menyatakan pihaknya memiliki sumber-sumber informasi terpercaya untuk memverifikasi seluruh pro dan kontra yang mengiringi calon-calon pimpinan KPK tersebut.
- Elvariza Opita
- Rabu, 04 September 2019 - 08:23 WIB
WowKeren - Diketahui proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 sudah semakin mendekati titik akhir. Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK telah menyerahkan sepuluh daftar nama yang berpotensi menjadi pemimpin lembaga antirasuah ke Presiden Joko Widodo.
Namun nama-nama yang diserahkan ini tak lepas dari berbagai pro dan kontra. Banyak pihak yang menilai tidak puas dengan lolosnya sosok-sosok tersebut.
Kendati demikian, rupanya Jokowi punya pandangan yang berbeda. Sebab, dalam pernyataan terakhirnya, Jokowi mengaku telah memberi lampu hijau atas daftar nama tersebut.
Jokowi mengaku tak menutup telinga atas kontroversi yang mengitari para capim tersebut. Namun, menurutnya, dirinya sudah punya sumber informasi sendiri untuk memverifikasi seluruh pro-kontra tersebut.
"Sumber informasi itu sudah memverifikasi semuanya," kata Jokowi saat diskusi bersama Forum Pemred di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9). "Intinya, saya setuju dengan sepuluh nama yang disetorkan Pansel."
"Ini kan proses sudah berjalan," imbuhnya, seperti dilansir Detik News. "Saya sudah melakukan verifikasi, mendapatkan sumber informasi. Intel kepolisian saya punya, intel kejaksaan saya punya."
Lebih lanjut, Jokowi mengaku memercayai seluruh proses yang telah dilakukan Pansel Capim KPK. Oleh karenanya, saat ini Jokowi tinggal menunggu surat resmi dari Pansel.
"Terkait dengan pro-kontra hasil dari seleksi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, nggak bisa semuanya sesuai kehendak masing-masing," jelasnya. "Kita nggak bisa pakai kacamata sendiri, kan ada proses."
Hal senada juga diungkap oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Menurutnya nama-nama tersebut sudah final dan akan segera diserahkan kepada DPR RI.
"Ya sudah final lah," tegas Moeldoko. "Presiden sudah memerintahkan, mendelegasikan kewenangan, kan pasti sudah memikirkan pada saat membentuk tim seleksi. Sudah memikirkan kredibilitas yang bersangkutan dan seterusnya."
Seharusnya, tutur Moeldoko, masyarakat memberikan masukan mereka atas calon-calon pimpinan KPK ketika seleksi tengah berlangsung. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat memercayai DPR untuk menyeleksi nama-nama tersebut, sehingga sosok pimpinan KPK yang terpilih nantinya merupakan kandidat terbaik.
"Ya nanti kan DPR yang akan milih lagi kan. Ada prosedurnya," pungkasnya. "Jadi percayakan ke DPR lagi setelah itu."
(wk/elva)
