Komnas HAM menilai bahwa kebijakan di periode kedua pemerintahan Jokowi tidak konsisten dengan yang pertama, dimana nawacita juga mencakup masalah penuntasan isu HAM dalam negeri.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 21 Oktober 2019 - 10:29 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyampaikan pidatonya usai dilantik menjadi presiden RI untuk periode 2019-2024 pada Minggu (20/10). Namun rupanya, isi pidato Jokowi tak luput dari kritikan.
Komnas HAM menyayangkan bahwa dalam pidatonya itu, Jokowi sama sekali tidak menyinggung isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terutama untuk konflik yang terjadi di Papua. Padahal, Indonesia baru saja mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa hal itu sungguh berlawanan. Sebagai anggota dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya lebih bisa menunjukkan komitmennya untuk menangani isu HAM dalam negeri.
"Ya pasti sangat menyayangkan," kata Taufan, Senin (21/10). "Kita baru saja berjuang untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, tapi begitu terpilih malah Presiden tidak serius menempatkan isu HAM sebagai isu strategis nasional. Kan ini kontradiktif."
Taufan memandang bahwa kebijakan Jokowi di jilid kedua pemerintahannya tidak konsisten dengan nawacita yang pernah disampaikannya saat periode pertama sebelumnya. Padahal isu ini seharian menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan mengingat banyak sekali penuntasan kasus pelanggaran HAM yang mandek.
"Kebijakan program periode kepemimpinan kedua ini tidak konsisten dengan kebijakan di periode kepemimpinan pertama yang menempatkan penegakan HAM sebagai salah satu kebijakan nawacita," lanjut Taufan. "Tentu keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, para pegiat HAM serta Komnas HAM isu ini tetap menjadi salah satu prioritas."
Terkait masalah Papua, ia berharap agar Jokowi tak memandang sebelah mata upaya pemberantasan kasus HAM di Papua. Sebagai presiden, Jokowi diharapkan mampu mengupayakan tindakan afirmatif pada masyarakat di sana yang terus berkonflik.
"Yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan dialogis kepada masyarakat Papua yang terus bergolak," lanjut Taufan. "Pemerintah perlu fokus menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua serta mengupayakan tindakan afirmatif kepada masyarakat Papua."
(wk/zodi)
