Dewan Pengawas KPK Tengah Dikaji, Ini Harapan Pimpinan dan Pegawai
Nasional
Kontroversi Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo mengaku tengah mengkaji nama-nama yang bakal menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan KPK pun memiliki sejumlah harapan terkait Dewas ini.

WowKeren - Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tengah menjadi perhatian publik belakangan ini. Seperti diketahui, Undang-Undang KPK hasil revisi telah diundangkan dan wajib diamanahkan setiap pasalnya. Termasuk pembentukan Dewas KPK.

Sedianya Presiden Joko Widodo lah yang secara langsung menunjuk anggota Dewas KPK. Kini pun Jokowi dikabarkan tengah mengkaji sosok-sosok yang akan menempati pos Dewas KPK.

Pembentukan Dewas KPK ini turut dikomentari oleh Wakil Ketua Saut Situmorang. Menurut Saut, Dewas KPK seharusnya diisi oleh orang-orang yang tahu proses hukum di lembaga antirasuah. Namun ia juga memastikan bahwa proses hukum di KPK tidak akan berubah kendati ada dewan yang bakal mengawasi.

"Tetapi saya mengatakan bahwa, kalau itu nanti harus jalan dan siapapun background-nya, saya tetap memastikan bahwa penegakan hukum atau tipikor itu bagi KPK tidak terlalu signifikan untuk kemudian menghambat," ujar Saut kala ditemui di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11). "Karena value di KPK ini sudah ada."

Lebih lanjut, menurut Saut sejatinya Dewas KPK tidak berwenang dalam mengambil keputusan. Sebab sesuai namanya, Dewas KPK hanya bertugas mengawasi lembaga antirasuah.


Menurutnya, Dewas KPK seharusnya hanya berfungsi sebagai penyeimbang. Dewas KPK berwenang dalam mengawasi tetapi tidak berhak ikut campur dalam proses hukum yang dilakukan lembaga.

"Itu kan enggak make sense, iya kan? Anda mengawasi tetapi Anda memutuskan, itu enggak ada dalam teori kontrol," kata Saut, dilansir dari Tribun News. "Tapi kalau check and balance, itu yang lebih penting. Bagaimana check and balance KPK, bukan kemudian pengawasnya ikut dalam prosesnya."

Selain Saut, pegiat antikorupsi dan Wadah Pegawai KPK pun ikut memberikan tanggapannya. Mereka meminta Jokowi agar berhati-hati dalam menunjuk lima anggota Dewas KPK.

Menurut mereka, Jokowi harus memastikan sosok anggota Dewas KPK benar-benar berintegritas dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Dewas KPK tidak boleh tersandera kepentingan elite politik serta berani bertindak apabila ada pimpinan KPK yang menyelewengkan wewenangnya.

"Tapi yang paling penting, Presiden harus pahami Dewan Pengawas harus diisi oleh orang-orang berintegritas, yang benar-benar bukan jadi kolaborator pimpinan tapi pengawas pimpinan," kata Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK, dilansir BBC Indonesia, Selasa (5/11). "Ketika pimpinan melakukan kesalahan (Dewas KPK) harus berani menindak. Jadi harus ada perbedaan kutub (antara Dewas KPK dan pimpinan)."

Yudi pun menyodorkan sejumlah persyaratan soal Dewas KPK, termasuk tidak bolehnya anggota dewan berafiliasi dengan partai politik dalam kurun waktu dua tahun. Namun demikian Yudi masih enggan memberikan nama-nama calon Dewas KPK kepada Jokowi. Selain masih berkonsolidasi, Yudi juga mengaku ragu bakal didengar oleh sang presiden.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts