WowKeren - Presiden Joko Widodo telah memilih lima orang yang akan menjadi jajaran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dipilih langsung oleh Jokowi, sosok-sosok tersebut dinilai berintegritas tinggi, bahkan sempat dijuluki "Manusia Setengah Dewa".

Kendati demikian, rupanya masih ada pihak yang mempermasalahkan Dewas KPK tersebut. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai konsep Dewas KPK masih bermasalah.

PKS menyebut pihaknya masih konsisten menolak keberadaan Dewas KPK, seperti yang diatur dalam UU terbaru lembaga antirasuah tersebut. PKS menjelaskan bahwa konsep kelembagaan Dewas KPK dinilai akan menjadi persoalan ke depan.

"Bagi saya, bukan personelnya yang bermasalah," ujar politikus PKS, Indra, dalam sebuah diskusi pada Sabtu (21/12). "Tetapi konsepnya."

Indra menganggap keberadaan Dewas KPK akan menambah panjang birokrasi sehingga berpotensi menghilangkan momentum pemberantasan praktik rasuah. Pasalnya, seperti diketahui, diperlukan izin dari Dewas KPK agar penyidik bisa melakukan penyadapan terhadap calon tersangka.

"(Menurut saya) cukup pemberitahuan. Kalau (dirasa) ada abuse of power dalam penyadapan, Dewas-nya hanya check and recheck," tutur Indra, dilansir CNN Indonesia, Senin (23/12). "Sehingga momentum tindak pidananya tidak lewat."

"Saya tidak meragukan dewas yang sudah dipilih ini, tetapi yang menjadi persoalan adalah dewas ini manusia juga," imbuhnya. "Kalau yang akan disadap adalah koleganya, orang dekatnya, atau orang yang memilihnya, itu menjadi persoalan sendiri."

Oleh karena itu, Indra berharap agar Dewas KPK bisa menjawab keraguan publik. "Kalau kelembagaan tidak bisa menjawab, maka keraguan akan terus ada. Apalagi kita merindukan negeri bebas korupsi," jelasnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Ia berharap agar Dewas KPK bisa menunjukkan kinerja yang positif alih-alih mengebiri lembaga antirasuah seperti anggapan publik selama ini.

"Jadi siapapun yang dipilih sebagai Dewas KPK ya harus membuktikan bahwa mereka bukan seperti yang dikhawatirkan," kata Hidayat di Senayan, Jakarta, Jumat (20/12). "Yaitu membonsai KPK, mengebiri KPK, menyusahkan kinerjanya."