Pemerintah Disebut Mau Suntik Jiwasraya Rp 15 Triliun, Ini Kata Kementerian BUMN
Nasional
Skandal Korupsi Jiwasraya

Pemerintah disebut membuka opsi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun untuk menyelamatkan Jiwasraya dan memenuhi kewajiban pembayaran polis. Kementerian BUMN pun buka suara.

WowKeren - Beberapa waktu lalu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi sorotan karena sejumlah skandalnya terungkap. Gagal bayar belasan triliun hingga dugaan mega-korupsi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut menjadi PR besar bagi pemerintah.

Pemerintah lantas disebut membuka opsi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun untuk menyelamatkan Jiwasraya dan memenuhi kewajiban pembayaran polis. Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun buka suara.

Kementerian BUMN rupanya membantah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 15 triliun kepada Jiwasraya untuk membayar klaim nasabah. Menurut Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirdjoatmodjo, pihaknya belum memutuskan hal tersebut lantaran Kementerian masih membahas sejumlah opsi untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya.

"Belum, belum (diputuskan suntik Rp15 triliun)," tutur Kartika usai mengikuti rapat tertutup dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR di Jakarta, pada Selasa (25/2) hari ini.


Meski demikian, Kartika tak mau mengungkapkan apa saja opsi-opsi yang dibicarakan dalam rapat tersebut. Pasalnya, kajian lebih lanjut dengan Panja Komisi DPR terkait, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih diperlukan. Terlepas dari hal itu, Kartika memastikan bahwa opsi yang dipilih akan diarahkan untuk memberikan keadilan pada masyarakat.

"Semua masih opsi-opsi, jadi belum diputuskan," tegas Kartika. "Karena ini kan butuh koordinasi antara Komisi VI dan Komisi XI (DPR) serta harus ada persetujuan OJK dan Kemenkeu."

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Ia membantah isu pemberian PMN kepada Jiwasraya. "Itu (informasi) dari siapa itu? ada-ada aja. Belum ada," ujar Arya.

Terpisah, Arya sempat menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR masih mendiskusikan banyak opsi yang memungkinkan. Oleh sebab itu, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut atas opsi-opsi tersebut.

Namun, Arya menegaskan bahwa skema penyelamatan dana nasabah dan Jiwasraya yang tengah disusun akan bersifat fundamental dan komprehensif. "PMN tidak menjadi prioritas dalam penyelamatan Jiwasraya. Itu the last resort karena masih ada beberapa skenario yg didalami," pungkas Arya.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts