Munculnya klaster penularan virus corona dari pabrik rokok Sampoerna membuat Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk tegas menyidak operasional sektor industri.
- Nidya Putri
- Selasa, 05 Mei 2020 - 09:14 WIB
WowKeren - Jumlah pasien positif corona di Jawa Timur baru-baru ini menjadi sorotan usai ditemukannya klaster penularan virus COVID-19 yang berasal dari pabrik rokok Sampoerna di Surabaya. Hingga Senin (4/5), tercatat 63 karyawan pabrik rokok tersebut yang positif corona.
Presiden Joko Widodo pun meminta jajaranya untuk mengawasi ketat para industri yang mendapatkan izin untuk beroperasi. Ia menginstruksikan menterinya untuk memonitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster termasuk industri.
"Ada klaster pekerja migran, klaster jamaah tabligh, ada klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik, ada klaster industri," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatasnya, Senin (4/5). "Ini perlu betul-betul dimonitor secara baik."
Ia meminta agar klaster industri dipantau secara ketat saat beroperasi. Mereka seharusnya menerapkan protokol kesehatan saat masih beroperasi.
"Kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana," tegasnya. "Harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak."
Sementara itu, selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tercatat ada 168 perusahaan yang disegel di ibu kota. Hanya beberapa tempat kerja yang diperbolehkan buka dan wajib menaati protokol kesehatan.
Namun, masih banyak perusahaan yang membuka tempat kerja dan tidak menaati protokol kesehatan di Jakarta. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan dari laporan Pemprov, ada 2.673 perusahaan yang melanggar protokol kesehatan di Jakarta selama PSBB.
"Dalam berikan peringatan, teguran, dan sanksi kepada pihak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, Pemprov DKI (Jakarta) telah berikan peringatan dan teguran kepada 2.673 pabrik, dan industri, termasuk perkantoran," jelas Doni dalam konferensi pers via video usai rapat terbatas, Senin (4/5). "Dari ribuan perusahaan, kami telah menyegel sementara 168 pabrik."
(wk/nidy)