Menag Fachrul Razi meminta masyarakat Indonesia untuk menunggu soal kepastian pelaksanaan Ibadah Haji hingga awal Juni 2020 mendatang, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
- Elvariza Opita
- Selasa, 19 Mei 2020 - 16:29 WIB
WowKeren - Nyaris semua negara menerapkan pembatasan besar-besaran terhadap mobilitas terutama dari luar negeri. Hal ini tak lepas dari wabah virus Corona yang sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Termasuk diantaranya adalah Arab Saudi. Alhasil sejumlah kegiatan ibadah ikut terdampak, mulai dari umrah yang sudah tegas ditolak oleh negara tersebut, hingga ibadah haji yang jatuh pada Juli mendatang.
Menteri Agama Fachrul Razi mengaku menetapkan deadline yakni sampai Rabu (20/5) besok. Jika tak ada kepastian soal ibadah haji tahun ini hingga besok, maka pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap jemaah haji Indonesia.
Tetapi tampaknya Presiden Joko Widodo memiliki pandangan berbeda. Sebab Jokowi meminta agar deadline itu diundur sampai awal Juni 2020 mendatang.
"Haji belum ada keputusan dari Saudi Arabia," kata Fachrul, Selasa (19/5). "Kami sudah siapkan 3 alternatif, tapi kan kita enggak bisa nunggu lama-lama sehingga deadline tanggal 20 Mei dengan pertimbangan di Saudi ada liburan Idul Fitri, apalagi kita berangkat pertama tanggal 26 Juni."
Fachrul pun menyampaikan hal ini kepada Jokowi. Dan rupanya sang presiden sudah terlebih dahulu menghubungi Raja Salman selaku pimpinan Arab Saudi dan meminta agar Indonesia menunggu sampai awal Juni.
"Kami setuju, kami taat dengan itu. Mungkin 1 Juni atau 2 Juni," terang Fachrul, seperti dilansir dari Kumparan. "Kalau tadi kami buat deadline 20 Mei kami mundur jadi 1 juni sesuai petunjuk Bapak Presiden."
Kendati demikian Fachrul berharap agar keputusan terkait pelaksanaan ibadah Haji bisa segera ia terima. Sebab Kemenag tentu perlu mengatur, mulai dari keberangkatan, pelaksanaan, sampai kepulangan dari 231 ribu jemaah Haji 2020.
Sebelumnya Kemenag tetap memberikan pelayanan terbaik terkait pelaksanaan ibadah Haji, meski belum ada kepastian apakah kegiatan keagamaan itu benar bisa diadakan atau tidak. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar, memastikan pihaknya tetap melayani seperti biasa namun dengan sejumlah kebijakan.
Menag Fachrul pun sempat meminta agar calon jemaah haji tetap melunasi biayanya. Namun apabila batal berangkat, purnawirawan TNI itu memastikan biaya yang dibayarkan akan dikembalikan.
(wk/elva)
