SIKM sudah menjadi persyaratan wajib bagi masyarakat yang ingin keluar masuk wilayah DKI Jakarta, bagaimana efektivitasnya dalam meredam penyebaran COVID-19?
- Ruth Meliana
- Sabtu, 30 Mei 2020 - 16:07 WIB
WowKeren - Kasus virus corona (COVID-19) di provinsi DKI Jakarta masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Dilansir covid19.go.id hingga Sabtu (30/5) siang, DKI Jakarta telah melaporkan adanya 7.128 orang yang terinfeksi virus corona atau sekitar 28,3 persen dari keseluruhan kasus di Tanah Air.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani penyebaran COVID-19, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat yang ingin keluar masuk wilayah DKI Jakarta dari wilayah lain juga wajib membawa SIKM (Surat Izin Keluar Masuk).
SIKM dinilai Pemprov DKI dapat memutus rantai penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok tersebut. Kebijakan ini sudah berjalan sejak 22 Mei 2020 lalu atau lebih dari sepekan.
Selama sepekan penerapan, sudah ada lebih dari enam ribu kendaraan warga diputar balik ke tempat asalnya karena tidak memiliki SIKM. Sementara penumpang transportasi umum yang tak mengantongi SIKM akan langsung dikarantina oleh petugas setempat.
Lantas, bagaimana efektivitas aturan wajib bawa SIKM selama sepekan ini dalam meredam kasus COVID-19? Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengungkapkan efektivitas SIKM sejauh ini.
Trubus mengakui jika aturan wajib membawa SIKM memang efektif mengurangi mobilitas masyarakat. Walau begitu, SIKM sejauh ini masih belum berperan penting dalam meredam penambahan kasus positif corona.
”Kalau kaitanya untuk meredam COVID-19, saya rasa belum bisa untuk sampai ke sana,” kata Trubus seperti dilansir dari Liputan6, Jumat (29/5). “Tapi ini upaya untuk mengurangi arus mudik supaya rencana memutus mata rantai COVID-19 berjalan.”
Lebih lanjut Trubus menyoroti masih banyaknya warga yang lolos keluar masuk wilayah DKI Jakarta tanpa menggunakan SIKM. Warga biasanya melintas melalui jalur-jalur tikus yang tidak dipantau oleh petugas keamanan.
Trubus juga menyayangkan jika aturan SIKM tidak ikut diterapkan oleh kota-kota penyangga Jakarta, seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Padahal, wilayah tersebut memiliki kasus virus corona yang cukup tinggi.
”Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah pada balik semuanya. Sekarang pemudik posisinya ada di sekitar penyangga, misalnya ada di Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang,” jelas Trubus. “Nanti kalau SIKM enggak ada, mereka masuk lagi karena mereka cari nafkahnya di Jakarta.”
Sementara itu, Pakar Epidemiologi dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), Bony Wiem Lestari menyebutkan fungsi utama SIKM bukan untuk meredam lonjakan kasus COVID-19. Menurutnya, fungsi utama SIKM hanyalah untuk membatasi orang keluar masuk Jakarta.
Bony mengatakan ibu kota Indonesia saat ini tengah berjuang agar angka reproduksi dasar kasus corona berada di bawah 1, salah satunya dengan membatasi orang keluar masuk orang lewat SIKM. Menurutnya, epidemi bisa dibilang terkontrol apabila angka reproduksi efektifnya kurang dari 1 selama dua pekan berturut-turut.
”Kalau lihat epideminya (angka reproduksi) kan DKI Jakarta ini sudah mendekati satu,” terang Bony. “Jadi Jakarta ini sedang melihat nih, perlu waktu sedikit lagi. Makanya dia perpanjang PSBB supaya betul-betul angka reproduksi itu kurang dari satu.”
(wk/lian)
