IDI Jawa Timur menagih jatah insentif bagi tenaga medis kepada pemerintah. Situasi ini menjadi bukti jika anggaran corona Kemenkes susah cair seperti kata Jokowi?
- Ruth Meliana
- Jumat, 03 Juli 2020 - 08:05 WIB
WowKeren - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur baru saja menagih pemerintah jatah insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani wabah virus corona (COVID-19). Situasi ini seolah membuktikan kemarahan Presiden Joko Widodo terkait anggaran penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang susah cair.
Ketua IDI Jatim Sutrisno mengatakan jika dana insentif sangat penting untuk segera diberikan kepada tenaga medis yang berjuang di garda depan. Terlebih, pemberian insentif telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes).
Sutrisno lantas menyinggung ucapan Jokowi yang mengatakan dari Rp75 triliun anggaran corona Kemenkes, baru 1,53 persen yang dikeluarkan untuk menangani pandemi. Ia lantas menyayangkan lambatnya realisasi dan pencairan insentif bagi para tenaga kesehatan saat ini.
”Insentif ini belum lancar dan yang masih terserap baru 1,35 persen secara nasional,” kata Sutrisno seperti dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (2/7). “Padahal (insentif) itu penting untuk tenaga medis.”
Lebih lanjut Sutrisno turut mengkritik proses birokrasi yang berbelit terkait mekanisme pencairan insentif bagi tenaga kesehatan. Ia mendesak Dinas Kesehatan agar berusaha mengatasi masalah ini dengan selalu aktif melakukan input data dan verifikasi. Hal ini diyakini dapat membuat proses administrasi menjadi lebih cepat.
“Karena peraturannya sudah ada, anggarannya sudah ada, sehingga tinggal proses administrasinya saja yang harus dibenahi supaya simpel dan bisa dikerjakan segera di lapangan” ujar Sutrisno. “Kalau dari kata presiden kan mestinya harus dipermudah. Tapi semua itu harus didukung oleh proses administrasi.”
Tenaga medis dinilai Sutrisno telah berjuang keras bahkan mempertaruhkan nyawa mereka dalam menangani pasien COVID-19. Risiko yang tinggi itu membuat tenaga medis sudah sepantasnya segera mendapatkan insentif seperti yang dijanjikan oleh pemerintah.
“Ini kan suatu hal yang menggembirakan bagi mereka, tenaga medis yang bekerja di lapangan,” jelas Sutrisno. “Jadi sejujurnya seperti itu, bekerja menghadapi penyakit tertular dan potensi tertularnya besar, sangat layak mendapat apresiasi dari pemerintah.”
Seperti yang diketahui, Jokowi sempat memarahi jajaran kementeriannya terkait penanganan virus corona yang dinilai lambat dan tak maksimal. Bahkan, Jokowi secara khusus menyampaikan kemarahannya terhadap Kemenkes karena dana yang dikeluarkan untuk menangani pandemi dalam 4 bulan terakhir baru keluar 1,53 persen saja.
Kemenkes pun telah mengakui jika proses birokrasi yang panjang membuat pencairan anggaran penanganan corona menjadi terlambat. Diantaranya terkait pencairan dana tunjangan bagi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan daerah.
”Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes, Abdul Kadir. “Keterlambatan pembayaran juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Kementerian Keuangan.”
(wk/lian)
