Ahok akhirnya ikut angkat bicara perihal wacana reklamasi Ancol yang belakangan sudah mendapat restu dari Gubernur Anies Baswedan. Diketahui izin reklamasi ini membuat Anies mendapat banyak kecaman.
- Elvariza Opita
- Rabu, 15 Juli 2020 - 10:54 WIB
WowKeren - Wacana reklamasi Pantai Ancol di kawasan Jakarta Utara terus menuai pro dan kontra. Pasalnya banyak pihak menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahi janji kampanyenya yang menyebut tak akan melanjutkan proyek reklamasi, poin yang kemudian menjadi pembeda dengan sang rival, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Ahok sendiri menilai reklamasi yang tengah dilakukan Anies saat ini tak jauh berbeda dengan pembangunan Pulau K dan L yang direncanakannya dahulu. Sebab semestinya Anies meneken izin reklamasi Ancol berdasarkan Perda Tata Ruang 1/2014, atau justru melanggar bila tak mengacu ke beleid tersebut.
"Harusnya iya (sama). Kajiannya dan aturannya Perda, harusnya mengacu ke sana," ujar Ahok, Selasa (14/7). "Jika tidak sama, artinya melanggar Perda Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2014."
Namun yang kemudian sangat disoroti Ahok adalah perihal alasan Anies soal reklamasi tersebut. Diketahui Anies sempat menyatakan reklamasi Ancol terpaksa dilakukan sebagai bagian dari proyek darurat penanggulangan banjir Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menilai proyek reklamasi ini seharusnya tak ada hubungannya dengan proyek JEDI. Sebab reklamasi yang diizinkan Anies itu adalah proyek perluasan daratan kawasan wisata semata dengan memanfaatkan hasil kerukan sungai.
"Reklamasi ya reklamasi. JEDI ya JEDI. Hanya kebetulan JEDI disyaratkan ada tempat pembuangan (material hasil kerukan sungai dan waduk). Pas waktu itu ada Keppres dan Perda mau bangun pulau reklamasi," terang Ahok, seperti dilansir Kompas, Rabu (15/7).
"Cocoklogi" proyek JEDI dengan reklamasi ini pun, imbuh Ahok, turut dipertegas dengan fakta bahwa reklamasi harus dilakukan dengan tambahan pasir laut alih-alih pasir hasil pengerukan sungai semata. "Kalau bahan kerukan JEDI itu tidak bagus untuk reklamasi. Hanya karena disyaratkan Bank Dunia harus ada tempat pembuangan jadi dimanfaatkan," tutur Ahok.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku heran dengan proyek reklamasi yang lokasinya menempel dengan darat. Padahal semestinya ada jarak antara 200 sampai 300 meter dari darat ke pulau reklamasi sesuai kajian AMDAL.
Namun demikian Ahok berasumsi bisa jadi Pemprov DKI Jakarta sudah menyesuaikan dengan kajian terbaru. "Artinya mungkin ada kajian baru tentang AMDAL atau Pemda DKI sudah lebih pintar menjawab pertanyaan orang," pungkasnya.
(wk/elva)
