Jokowi Sebut Pemerintah Fokus Tangani Pandemi,  Tegaskan Tak Ada Pembubaran Satgas COVID-19
Nasional

Presiden Joko Widodo menegaskan meskipun komite yang baru ini dibagi menjadi dua penanganan, namun prioritas tetap ditujukan untuk penanganan kesehatan.

WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan tidak ada pembubaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Tak hanya di pusat namun juga daerah. Kepala Negara menekankan jika sampai saat ini pemerintah tetap memprioritaskan penanganan COVID-19.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan COVID-19 melalui video conference, Senin (27/7).

"Saya perlu menekankan tidak ada pembubaran Satgas COVID-19," ujar Jokowi. "Baik di pusat dan daerah harus semua tetap bekerja keras."

Diketahui sebelumnya, Jokowi telah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional usai membubarkan sedikitnya 18 lembaga negara. Komite tersebut membagi penanganan COVID-19 ke dalam dua bagian yakni Satgas khusus ekonomi dan khusus kesehatan COVID-19 yang menggantikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebelumnya.


Jokowi menegaskan meskipun komite ini dibagi menjadi dua penanganan, namun prioritas tetap ditujukan pada penanganan kesehatan. Penanganan COVID-19, dikatakannya harus terus gencar dilakukan sampai vaksin ditemukan.

"Saya ingin tiap posko yang ada baik di BNPB pusat, daerah, di komite, kelihatan sangat sibuk ke sana sini gitu," tegas Jokowi. "Jadi aura krisisnya ada."

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite Kebijakan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi ketua pelaksana yang membawahi Satgas COVID-19 dan Satgas pemulihan ekonomi nasional.

Pembentukan komite ini juga tak luput dari kritikan. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai jika pembentukan komite ini dinilai justru akan memperpanjang rantai birokrasi.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait