Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, bahkan mengatakan normalisasi dengan Israel hanya akan tercapai apabila negara Yahudi itu telah menandatangani perjanjian damai dengan Palestina.
- Luthfiatun Nisa
- Kamis, 17 September 2020 - 14:55 WIB
WowKeren - Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk mendukung rakyat Palestina dan menolak segala ancaman terhadap kedaulatan dan integritas negara-negara Arab. Hal ini diungkapkan dalam sidang kabinet Arab Saudi yang digelar Selasa (15/9), di mana mereka menyatakan mendukung semua upaya untuk mencapai kemerdekaan Palestina.
"Memungkinkan rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota," demikian kutipan sidang kabinet tersebut.
Klaim soal komitmen Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Palestina ini diucapkan setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain sepakat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Perdamaian negara-negara itu dilaksanakan di Gedung Putih, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat.
Dalam seremoni tersebut, Presiden AS Donald Trump mengatakan ada beberapa negara lagi yang akan mengikuti jejak UEA dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel. Trump bahkan meyakini Arab Saudi salah satunya.
Menurut Trump, Saudi akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada waktu yang tepat. Keyakinan itu disampaikan Trump setelah ia berbicara dengan Raja Salman. Namun, Saudi sebelumnya juga telah menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina menjadi syarat mutlak membuka hubungan dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, bahkan mengatakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan tercapai apabila negara Yahudi itu telah menandatangani perjanjian damai dengan Palestina. Perdamaian Israel dengan Palestina itu harus berdasarkan perjanjian internasional.
Selain Arab Saudi, Qatar juga termasuk negara yang dengan tegas menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Asisten Menteri Luar Negeri Qatar, Lolwah Alkhater, mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti jejak UEA dan Bahrain untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
Alkhater mengatakan bahwa Qatar menutup peluang normalisasi, setidaknya hingga negara Zionis itu menyelesaikan konfliknya dengan Palestina. "Kami tidak berpikir bahwa normalisasi adalah inti dari konflik ini dan karenanya tidak bisa menjadi jawabannya. Inti dari konflik ini adalah tentang kondisi drastis yang dialami Palestina 'sebagai orang tanpa negara, hidup di bawah pendudukan'," terang Alkhater.
Alkhater juga mengisyaratkan bahwa pemboikotan tiga tahun terhadap Qatar kemungkinan akan segera berakhir. "Dalam beberapa bulan terakhir, ada pesan dan utusan yang bolak-balik (memasuki Qatar). Masih terlalu dini untuk membicarakan tentang terobosan nyata, tapi beberapa pekan mendatang mungkin (kami) akan mengungkapkan sesuatu yang baru," ujarnya menambahkan.
(wk/luth)
