Total ada 7 partai yang menyetujui pengesahan UU Ciptaker, yakni PDIP, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP. Sedangkan PKS dan Demokrat menolak pengesahan tersebut.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 08 Oktober 2020 - 12:29 WIB
WowKeren - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU pada Senin (5/10) lalu. Padahal sedianya Rapat Paripurna pengesahan tersebut baru dilaksanakan pada Kamis (8/10) hari ini.
Total ada 7 partai yang memberikan persetujuan atas perubahan dari RUU ke UU tersebut. Ketujuhnya yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat menolak pengesahan tersebut.
PKS dan Demokrat lantas ditantang oleh aktivis Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara (Sumut) untuk mengerahkan massa ke jalanan memprotes Omnibus Law UU Ciptaker tersebut. Aktivis Akbar Sumut, Martin Luis, mengaku takut jika sikap penolakan kedua parpol tersebut terhadap RUU Ciptaker hanya gimik politik belaka.
"Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung- kampung, maka besok turunkan massa yang banyak itu," tutur Martin di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, pada Rabu (7/10). "Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimik politik, hanya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu. Karena pada prinsipnya kedua partai parlemen itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat."
Melansir CNN Indonesia pada Kamis (8/10), kedua parpol tersebut belum memberikan respons terhadap tantangan menurunkan massa tersebut. Sejumlah petinggi di PKS maupun Demokrat masih belum memberikan jawaban kala dihubungi terkait tantangan ini.
Sebagai informasi, Fraksi Demokrat diketahui sempat walk out dari Rapat Paripurna pengesahan UU Ciptaker. Aksi walk out tersebut terjadi usai anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman, berusaha untuk menginterupsi demi menyampaikan pendapat, namun ditolak oleh Azis Syamsuddin selaku pimpinan Rapat Paripurna tersebut.
Sementara itu, pengesahan UU Ciptaker yang kontroversial ini menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Para buruh bahkan telah melakukan mogok kerja nasional sejak Selasa (6/10) lalu dan melakukan orasi di perusahaan masing- masing untuk mengantisipasi penularan virus corona (COVID-19).
Sedangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10) hari ini di Istana Merdeka. Diperkirakan ada 5.000 mahasiswa yang yang akan menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
(wk/Bert)
