Gubernur Jabar itu menjadi buah bibir warganet usai meneken surat untuk Presiden Jokowi dan DPR RI terkait penolakan serikat pekerja atas UU Ciptaker Omnibus Law.
- Elvariza Opita
- Kamis, 08 Oktober 2020 - 17:59 WIB
WowKeren - Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan Gedung Sate sempat menjadi lokasi kericuhan demonstrasi yang paling disorot, sampai memaksa aparat kepolisan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.
Namun tampaknya aksi massa ini "berbuah manis" dengan sikap tegas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sebab di hadapan para demonstran, politikus yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku bakal menyurati Presiden Joko Widodo terkait tuntutan para buruh soal UU Ciptaker yang kontroversial itu.
"Suratnya (tuntutan buruh) sudah saya tandatangani. Besok pagi akan dikirimkan oleh Pemprov Jabar ke Presiden," tegas Emil di depan Gedung Sate, Kamis (8/10).
Dalam tuntutannya, buruh meminta agar Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi membatalkan keabsahan UU Ciptaker. Meski belakangan Istana Kepresidenan menyatakan opsi Perppu tak akan ditempuh pemerintah.
Di hadapan para demonstran pula mantan Wali Kota Bandung itu menilai UU Ciptaker terlalu cepat disahkan DPR RI padahal beleidnya sendiri sangat kompleks. "Pengesahannya dirasa terlalu cepat untuk undang-undang yang cukup kompleks ini," ungkap Emil, dilansir dari Tempo.
Sikap tegas Emil yang ikut menyuarakan penolakan terhadap UU Ciptaker ini pun langsung membuat namanya menjadi pembicaraan panas masyarakat luas. Bahkan kata kunci "Kang Emil" menjadi trending topic Indonesia.
Ketika dibuka pada kata kuncinya di Twitter, langsung diramaikan dengan "surat cinta" dari Emil terkait omnibus law ini. Tak tanggung-tanggung, Emil rupanya meneken 2 surat langsung, yakni untuk DPR RI dan Jokowi terkait penolakan terhadap UU Ciptaker.
"Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta," tulis Emil dalam pembukaan suratnya, sebelum menjelaskan situasi terkini terkait aksi massa yang terjadi demi menolak UU Ciptaker. "Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telahd isahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)."
(wk/elva)
