Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kepala daerah 1 suara terkait UU Ciptaker dan mensosialisasikan regulasi itu ke masyarakat. Namun beberapa gubernur ini malah mengirim surat penolakan.
- Elvariza Opita
- Selasa, 13 Oktober 2020 - 13:27 WIB
WowKeren - Dalam rapat terbatas yang digelar Jumat (9/10) pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk satu suara terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law. Jokowi juga meminta tiap kepala daerah mulai mensosialisasikan urgensi pembentukan UU Ciptaker yang dinilainya pro-kepentingan rakyat.
Namun semakin ke sini malah kian banyak gubernur yang malah mengirimkan surat penolakan UU Ciptaker. Surat penolakan ini disesuaikan dengan aspirasi buruh serta mahasiswa yang disuarakan lewat berbagai aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan.
Yang terbaru adalah Gubernur Riau, Syamsuar usai menerima aspirasi Serikat Pekerja Buruh Provinsi Riau, Senin (12/10). Syamsuar yang menemui serikat buruh bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Riau lantas berjanji mengirimkan surat aspirasi ke Jokowi.
"Iya benar, tadi saya bersama forkompinda mengadakan dialog bersama perwakilan pengurus tiga kelompok besar Serikat buruh pekerja yang ada di Riau," jelas Syamsuar, dilansir dari laman resmi Pemprov Riau, Selasa (13/10). "Kita lakukan dialog secara bergantian. Mereka menyampaikan aspirasi dan meminta disampaikan kepada pimpinan pusat."
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah juga menempuh sikap yang sama. "Dalam minggu ini saya akan menyampaikan kepada bapak Presiden yaitu usulan dari Sulawesi Selatan untuk dilakukan perbaikan," kata Nurdin lewat akun Twitter-nya.
"Sejumlah hal saya sampaikan ke adik-adik Mahasiswa yang aksi terkait UU Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Sulsel hari ini, pasal-pasal dalam UU tersebut yang baik kita ambil," imbuh Nurdin. "Adapula pasal-pasal yang merugikan rakyat itu akan kita usulkan untuk diperbaiki ke pemerintah pusat."
Sebelumnya sikap serupa sudah ditempuh oleh 6 gubernur lain. Yang mengawalinya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga menyampaikan usulan agar Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Pada hari yang sama, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga sudah mengirimkan surat aspirasi serupa ke Jokowi. Lantas pada hari berikutnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menempuh langkah serupa.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berjanji menyampaikan aspirasi penolakan UU Ciptaker ke Jokowi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berjanji akan menyampaikannya di rapat terbatas yang digelar pada Jumat pagi.
(wk/elva)