Sri Mulyani Blak-Blakan Ungkap Alasan Utang Pemerintah RI Meningkat
Instagram/smindrawati
Nasional

Defisit APBN diperkirakan naik drastis ke level 6,34 persen terhadap PDB atau setara Rp 1.039,2 triliun. Padahal sebelumnya defisit ditargetkan hanya berada di level 1,76 persen atau setara Rp 307,2 triliun.

WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penyebab utang pemerintah membengkak. Salah satu pemicu pembengkakan utang tersebut adalah pandemi virus corona (COVID-19).

Menurut Sri Mulyani, banyak negara yang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai senjata terakhir dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan anggaran penanganan.

"Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34 persen," tutur Sri Mulyani pada Kamis (19/11). "Kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani COVID, dan bantu masyarakat."

Diketahui, defisit APBN diperkirakan naik drastis ke level 6,34 persen terhadap PDB atau setara Rp 1.039,2 triliun. Padahal sebelumnya defisit ditargetkan hanya berada di level 1,76 persen atau setara Rp 307,2 triliun.


Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan defisit APBN ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja yang juga meningkat menjadi Rp 2.739,16 triliun. Defisit juga diartikan sebagai selisih dari penerimaan dan belanja negara, untuk menutupi selisih itu maka pemerintah akan melakukan pembiayaan atau utang. Pelebaran defisit APBN tersebut, tutur Sri Mulyani, membuat rasio utang pemerintah RI meningkat di tahun 2020.

"Dengan seiring penggunaan fiskal untuk countercyclical, maka defisit APBN di banyak negara atau semua negara alami kenaikan," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. "Ini kemudian sebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat."

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaku bahwa pelebaran defisit masih terjadi di tahun 2021. Menurutnya, defisit APBN 2021 berada di level 5,7 persen. Namun Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan rasio utang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara yang terdampak pandemi corona.

"Ini untuk tetap bantu dan jaga pemulihan ekonomi dan penanganan COVID dan akselerasi pembangunan seperti infrastruktur dan ketahanan pangan," pungkasnya. "Namun defisit tahun depan diperkirakan lebih rendah dari tahun ini sebagai suatu langkah awal konsolidasi fiskal karena kita tidak bisa biarkan APBN terus menerus defisit sangat besar."

Sebagai informasi, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun hingga akhir September 2020. Angka tersebut menunjukkan rasio utang pemerintah sebesar 36,41 persen terhadap PDB. Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts